Prancis Berlakukan Jam Malam Usai Kerusuhan meluas, Ribuan Orang Ditangkap

DEKANNEWS - Pemerintah Prancis mengambil langkah untuk memulihkan keamanan setelah gelombang demonstrasi nasional pada akhir pekan berujung pada kerusuhan, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu meminta otoritas daerah memberlakukan jam malam secara terbatas di sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan pengamanan tambahan.

Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah meluasnya kekerasan sekaligus melindungi masyarakat, properti, dan tempat usaha. Kerusuhan yang terjadi pada Sabtu itu disebut sebagai salah satu aksi kekerasan jalanan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Senin, Lecornu mengatakan pemerintah telah meminta para pejabat daerah menerapkan pembatasan aktivitas malam hari sesuai kondisi di wilayah masing-masing. Ketika situasi mulai berangsur kondusif, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap penanganan demonstrasi dan menyiapkan langkah pencegahan agar kerusuhan serupa tidak kembali terjadi.

Di tengah evaluasi tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Mancron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez yang diajukan pada Senin pagi. Kantor Kepresidenan Prancis, Istana Élysée, menyatakan Macron meminta Nunez tetap menjalankan tugasnya untuk menjaga kesinambungan komando di kepolisian dan jajaran keamanan.

Macron juga menginstruksikan Nunez merumuskan pendekatan baru dalam menghadapi aksi penjarahan yang terjadi di berbagai lokasi. Pemerintah menilai penanganan kerusuhan membutuhkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi warga dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Selain itu, Macron meminta Menteri Dalam Negeri mengambil langkah untuk menjamin transparansi mengenai kelemahan dalam perencanaan dan pengumpulan informasi intelijen yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengungkap kekurangan dalam persiapan aparat sebelum demonstrasi berlangsung.

Lecornu menegaskan pemerintah berkomitmen mengembalikan ketertiban umum di tengah situasi yang mulai mereda. Meski tidak menutup kemungkinan memberlakukan keadaan darurat apabila kondisi memburuk, ia menilai pembatasan jam malam di wilayah tertentu lebih tepat diterapkan saat ini.

“Tidak mungkin memberlakukan jam malam di seluruh Paris,” kata Lecornu.

Ia mengatakan telah meminta para pejabat prefektur menentukan wilayah yang memerlukan pembatasan aktivitas malam hari mulai Senin. Langkah tersebut disesuaikan dengan tingkat risiko keamanan di masing-masing daerah agar pengamanan dapat dilakukan secara lebih terarah.

“Hal-hal utama yang menjadi perhatian adalah perlindungan masyarakat, tetapi juga properti dan tempat usaha,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah memberlakukan jam malam pukul 20.00 hingga 06.00 waktu setempat di Lille, wilayah timur laut Prancis, serta tiga komune di sekitarnya pada Senin dan Selasa malam. Sementara itu, di Paris, pembatasan diberlakukan di Place de la République dan jalan-jalan sekitar Les Halles mulai pukul 22.00 pada Senin hingga pukul 06.00 pada Selasa.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menangani dampak kerusuhan terhadap sektor perdagangan. Menteri Tenaha Kerja dan Solidaritas Jean-Pierre Farandou bersama Menteri Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Serge Papin dijadwalkan menemui para pemilik toko di arondisemen ke-10 Paris pada Senin sore untuk membahas situasi yang mereka hadapi.

Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan lebih dari 2.300 orang ditangkap dan hampir 1.000 anggota polisi serta gendarmerie mengalami luka-luka dalam demonstrasi pada Sabtu. Sejumlah demonstran juga terluka, termasuk seorang pengunjuk rasa yang kehilangan tangan akibat ledakan granat pengemdali massa yang ditembakkan polisi.

Gelombang demonstrasi tersebut melibatkan mahasiswa yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan serta masyarakat yang memprotes tingginya biaya hidup dan memburuknya kualitas layanan publik. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi menjadi salah satu latar belakang aksi yang berlangsung di berbagai wilayah Prancis.

Lebih dari 500.000 orang dilaporkan mengikuti demonstrasi pada Sabtu. Namun, aksi yang berlangsung secara nasional itu diwarnai penjarahan, pembakaran, dan perusakan properti. Sejumlah perusuh bertopeng dilaporkan nenyerang balai kota, kantor polisi, serta gedung pemerintahan lainnya.

Numez mengakui aparat keamanan gagal sepenuhnya mengendalikan situasi di sejumlah kota. Ia menyebut besarnya kerusakan yang dialami para pelaku usaha menjadi salah satu indikator bahwa penanganan demonstrasi pada Santu tidak berjalan sesuai harapan pemerintah.

“Pada Sabtu, di beberapa kota besar, Anda tidak bisa menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah dan mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak kehilangan kendali,” kata Nunez.

Ia juga mengakui adanya kekurangan dalam persiapan pengamanan, termasuk terkait jumlah personel yang dikerahkan. Menurut Nunez, kekuatan aparat yang tersedia tidak cukup untuk menghadapi besarnya massa yang terlibat dalam kerusuhan dan penjarahan di sekitar lokasi demonstrasi.

Kondisi tersebut memicu tuntutan dari sejumlah wali kota di kota-kota besar Prancis agar penerintah memberikan penjelasan mengenai kesiapan pasukan keamanan. Mereka mempertanyakan langkah antisipasi yang dilakukan sebelum demonstrasi berlangsung, terutama setelah kerusuhan menyebajkan kerusakan di berbagai fasilitas dan tempat usaha.

Nunez memperkirakan sekitar 60.000 personel penegak hukum dikerahkan di seluruh Prancis pada Sabtu. Ia juga melaporkan sekitar 350 orang ditangkap di Paris pada Minggu dan sepanjang malam hingga Senin, ketika aparat melanjutkan operasi pengamanan untuik mengantisipasi gangguan ketertiban.

Secara nasional, lebih dari 2.330 orang ditahan selama akhir pekan. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengatakan sekitar 70 persen dari mereka merupakan orang dewasa, di tengah proses penanganan hukum terhadap para tersangka yang terlibat dalam kerusuhan.

Aksi penjarahan masih terjadi pada Minggu meskipun demonstrasi utama telah berlangsung sehari sebelumnya. Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire mengatakan sekitar 30 toko di ibu kota menjadi sasaran penjarahan pada hari itu. Ia menggambarkan situasi yang dialami para pemilik usaha sebagai sesuatu yang “tidak tertahankan”. (Zat)