Pemprov DKI Diminta Optimalkan Kader Masyarakat untuk Cegah Pelecehan Perempuan dan Anak
DEKANNEWS, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperkuat perlindungan perempuan dan anak dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual dan perundungan (bullying).
Dorongan tersebut disampaikan dalam pendalaman Rancangan APBD tahun anggaran 2027 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tin Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (16/11/2026).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, salah satu upaya yang perlu dilakukan yakni memastikan layanan Unit Reaksi Cepat UPT PPA di bawah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendaslian Penduduk (PPAPP) beroperasi selama 24 jam.
Menurutnya, layanan tersebut juga harus mampu menjangkau korban secara proaktif agar penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan dapat dilakukan sejak tahap deteksi awal hingga proses pemulihan fisij maupun psikis korban.
“Penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan harus dikawal secara utuh, mulai dari deteksi awal, pendampingan pelaporan hingga pemulihan fisik dan psikis korban,” ujar Subki.
Selain itu, Komisi E meminta Dinas PPAPP berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan unyuk meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara pelaporan kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah kepada para orang tua.
Subki menilai, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan menjadi hal penting agar setiap kasus yang terjadi dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai prosedur penanganan yang berlaku.
“Langkah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui mekanisme pelaporan dan setiap kasus mendapatkan penanganan yang semestinya,” terangnya.
Di sisi lain, Komisi E turut merekomendasikan pengaktifan kembali program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat menjadi Perlindungan Anak dan Perempuan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATPBM) yang fitargetkan menjangkau 267 kelurahan di Jakarta.
Subki menegaskan, pelaksanaan program tersebut tidak harus disertai pembentukan struktur organisasi maupun gugus tugas baru. Pemprov DKI cukup memaksimalkan keberadaan kader dan kelembagaan masyarakat yang selama ini telah berjalan, seperti Dasawisma, PKK, LMK, FKDM, Karang Taruna, serta pengelola RPTRA. (Zat)
