Konstitusi di Atas UU MD3: UUD 1945 Menegaskan Presiden Berwenang Mengusulkan Pengganti Gibran Tanpa Dibatasi Asal Parpol Pengusung
Hari ini saya memuat dua artikel terkait rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artikel pertama berjudul, “Lima Kandidat Ideal Pengganti Gibran sebagai Wapres Berdasarkan Tujuh Kriteria: Jimly, Busyro, Pramono, Dasco, dan Sjafrie Sjamsoeddin.” Artikel kedua berjudul, “Penggantian Gibran: Presiden Mengusulkan Dua Nama, MPR Memilih Tanpa Persetujuan Parpol Pengusung. Zulhas, AHY, Bahlil, dan Dasco Berpeluang Muncul! Minggu Depan, Bahas DKI.”
Oleh : Sugiyanto
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Sore tadi, seorang teman wartawan senior mengirimkan tautan berita berjudul, “Sesuai UU MD3, Feri Amsari: Pengganti Gibran Harus Berasal dari Parpol Pengusung.” Argumentasi tersebut merujuk pada Penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa pengusulan dua calon Wakil Presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden, dan kedua calon tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu sebelumnya.
Membaca pemberitaan tersebut, saya hanya tersenyum. Namun, kemudian saya berpikir bahwa persoalan ini perlu segera dibahas karena menyangkut persoalan mendasar dalam ketatanegaraan kita, yaitu kedudukan konstitusi dan batas kewenangan lembaga negara.
Menurut saya, ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 tersebut patut dipersoalkan karena berpotensi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Konstitusi secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Bunyi ketentuannya adalah:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Perhatikan baik-baik rumusan konstitusi tersebut. UUD 1945 secara tegas memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden, sedangkan kewenangan memilih salah satunya berada pada MPR. Tidak terdapat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) yang membatasi bahwa kedua calon tersebut harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Pengaturan ini juga dipertegas melalui Pasal 46 UU MD3. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden. Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon yang diusulkan Presiden.
Menariknya, Pasal 46 UU MD3 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden tersebut juga tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban bahwa kedua calon harus berasal dari partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.
Di sinilah persoalan hukumnya menjadi penting. Apabila Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 ditafsirkan sebagai kewajiban membatasi asal partai politik kedua calon, muncul pertanyaan: apakah sebuah penjelasan undang-undang dapat menambahkan persyaratan yang tidak tercantum dalam norma konstitusi?
Menurut saya, terdapat tiga persoalan hukum yang perlu dicermati.
Pertama, persoalan hierarki peraturan perundang-undangan. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi sehingga ketentuan dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
Kedua, persoalan batas kewenangan Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara langsung memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Karena itu, pembatasan terhadap kewenangan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak boleh sekadar ditambahkan melalui penjelasan undang-undang.
Ketiga, persoalan kedudukan penjelasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya angka 176 dan 177, menegaskan bahwa penjelasan berfungsi memberikan tafsir resmi terhadap norma dalam batang tubuh dan tidak boleh memuat rumusan yang berisi norma baru.
Dengan demikian, apabila Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 dimaknai sebagai norma yang mewajibkan calon Wakil Presiden pengganti berasal dari partai politik pengusung pasangan sebelumnya, ketentuan tersebut patut diuji karena berpotensi melampaui fungsi penjelasan undang-undang.
Argumentasi ini semakin kuat apabila kita membandingkannya dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya.
Artinya, konstitusi secara jelas mencantumkan keterlibatan partai politik dalam mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mengalami kekosongan jabatan secara bersamaan. Sebaliknya, untuk pengisian jabatan Wakil Presiden saja, Pasal 8 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa dua calon diusulkan oleh Presiden, tanpa mencantumkan persyaratan asal partai politik.
Perbedaan rumusan antara kedua ayat tersebut tentu tidak boleh diabaikan. Ketika pembentuk konstitusi secara tegas mencantumkan persyaratan partai politik dalam ayat (3), tetapi tidak mencantumkannya dalam ayat (2), terdapat alasan kuat untuk menafsirkan bahwa mekanisme keduanya memang berbeda.
Oleh karena itu, saya cenderung berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai dasar konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran kepada MPR tanpa harus dibatasi oleh asal partai politik pengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Dengan kata lain, kewenangan mengusulkan berada di tangan Presiden, sedangkan kewenangan menentukan pilihan berada di tangan MPR. Tidak ada kewajiban konstitusional yang secara eksplisit mengharuskan Presiden memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari partai-partai politik pengusung.
Namun, saya juga memahami bahwa persoalan ini memiliki ruang perdebatan hukum, khususnya terkait kedudukan Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3. Karena itu, untuk memperoleh kepastian hukum, perlu dipertimbangkan pengujian konstitusionalitas ketentuan penjelasan tersebut di Mahkamah Konstitusi, sepanjang memenuhi syarat dan kewenangan pengujian yang berlaku.
Jadi, kesimpulannya, konstitusi harus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Jangan sampai penjelasan suatu undang-undang justru ditafsirkan membatasi kewenangan yang secara tegas telah diberikan oleh UUD 1945.
