William Aditya Berpeluang Dapat Sanksi dari Pimpinan DPRD

Ahmad Nawawi. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kemungkinan besar akan mendapat sanksi dari pimpinan DPRD atas tindakannya mengekspos anggaran dalam KUA/PPAS 2020 melalui Twitter dan konferensi pers.

Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Nawawi, kepada dekannews.com di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019), sifat kritis William dalam menyoroti program/anggaran dalam KUA/PPAS diapresiasi oleh semua pimpinan dan anggota BK yang berjumlah sembilan orang, termasuk dirinya.

"Karena anggota Dewan wajib kritis. Ketika gubernur mengajukan anggaran yang tidak prorakyat, hanya memboroskan keuangan daerah dan tidak efisien dalam mengelola anggaran, maka wajib dikritisi," katanya.

Namun demikian, lanjut anggota Fraksi Partai Demokrat itu, yang diekspos William adalah program/anggaran dalam KUA/PPAS yang masih dalam bentuk dummy dan masih sangat mentah karena masih harus dibahas dalam rapat di komisi dan Banggar. Artinya, program yang dipersoalkan masih bersifat pra pembahasan, dan saat dibahas di komisi atau Banggar, program/anggaran itu bisa saja dinolkan oleh Dewan.

Selain hal itu, kata dia, William adalah anggota Komisi A, sementara program yang dipersoalkan adalah yang menjadi mitra Komisi E.

Nawawi mengabarkan bahwa pimpinan dan anggota BK tadi baru selesai rapat untuk membahas soal tindakan William tersebut. Dalam rapat, setiap pimpinan dan anggota BK menyampaikan pendapatnya terkait tindakan William itu.

Hasilnya, mayoritas anggota dan pimpinan BK menilai bahwa tindakan William itu tidak sesuai pasal 13 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa anggota Dewan wajib bersikap kritis, adil, profesional dan proporsional.

"Mayoritas pimpinan dan anggota BK menilai bahwa William telah bertindak tidak profesional," jelas Nawawi.

Meski demikian politisi Partai Demokrat ini mengatakan, keputusan apakah William dinyatakan melanggar kode etik Dewan atau tidak, ada pada pimpinan Dewan.

Karenanya, kata dia, pendapat pimpinan dan anggota BK pekan ini juga akan disampaikan kepada pimpinan Dewan, sehingga pekan depan keputusan pimpinan sudah dapat diketahui.

Ketika ditanya apa sanksi yang dapat dikenakan kepada William jika pimpinan Dewan memutuskan kalau politisi PSI itu melanggar pasal 13 Tatib? Nawawi menjawab kemungkinan teguran tertulis atau teguran lisan.

"Kalau dipecat dari keanggotaan Dewan, nggak lah, karena ini bukan kesalahan berat," tegasnya.

Seperti diketahui, tindakan William mengekspos anggaran dalam KUA/PPAS 2020 melalui Twitter pada 29 Oktober 2019 dan melalui konferensi pers pada 30 Oktober 2019, di antaranya anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar oleh Dinas Pendidikan, dilaporkan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto ke BK pada 4 November 2019.

Aktivis itu menilai, tindakan William melanggar pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib karena mengekspos anggaran yang seharusnya dia kritisi melalui mekanisme penggunaan hak budgeting dan hak pengawasan yang melekat pada dirinya sebagai anggota Dewan, dalam rapat komisi dan Banggar.

Pasal 27 ayat (1) Tatib DPRD menyatakan, "setiap anggota DPRD dalam rapat berhak mengajukan usulan dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan Dewan". Sementara pasal 27 ayat (2) menyatakan; "usulan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD".

Nawawi menjelaskan, saat dipanggil BK pekan lalu untuk diklarifikasi soal tindakannya mengekspos program/anggaran dalam KUA/PPAS melalui Twitter dan konferensi pers, William mengaku kalau ekspos itu dia lakukan karena sebelumnya sempat empat kali mengirimkan surat ke Bappeda untuk meminta penjelasan, namun tidak ditanggapi.

Selain itu, pada 11 Oktober 2019 Bappeda meng-up load KUA/PPAS ke website milik Pemprov DKI Jakarta.

"Karena sudah di-upload, maka William menganggap dokumen itu sudah jadi milik publik," jelas Nawawi.

Ketika ditanya apakah BK sudah melakukan klarifikasi ke Bappeda atas keterangan William itu? Nawawi menjawab belum. (rhm)