Warga Kepulauan Seribu Curiga Ada Oknum Pemprov Bermain di Belakang Trans 1000

KMP Meranti Express yang digunakan PT Trans 1000 melakukan sosialisasi. (Foto: Toba)

Jakarta, Dekannews- Warga Kepulauan Seribu, menolak kehadiran PT Trans 1000 Jakarta Transportindo yang terindikasi ingin memonopoli bisnis angkutan laut di perairan itu.

"Kalau Trans 1000 mengotot, dan Gubernur pun tak dapat menghentikannya, akan terjadi gesekan dengan kami dan para pemilik kapal tradisional," tegas Rojali,  mantan anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, kepada dekannews.com melalui telepon, Rabu (4/9/2019).

Ia curiga ada oknum di Pemprov DKI Jakarta yang bermain di belakang Trans 1000, karena banyak kejanggalan yang mengiringi kemunculan perusahaan tersebut.

Kejanggalan dimaksud di antaranya, saat akan beroperasi pada Oktober 2018, meski belum mengantongi izin dan belum memiliki kerja sama dengan Pemprov DKI dan jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Pemkab Kepulauan Seribu, perusahaan itu telah berani mengklaim telah memiliki kerjasama dengan Pemprov dan jajarannya, menggunakan logo Dishub, dan bahkan berani merencanakan untuk meremajakan 42 kapal tradisional untuk dijadikan kapal kargo.

Setelah batal beroperasi pada Oktober 2018, Trans 1000 kemudian menyelenggarakan forum group discussion (FGD) di kantor walikota Jakarta Utara pada Februari 2019 dengan menghadirkan pembicara Dirut PT Trans 1000 Nana Suryana dan Asisten Deputi Bidang Transportasi Pemprov DKI Jakarta, Sunardi Sinaga.

Dalam FGD itu terungkap kalau langkah Pemprov DKI Jakarta menggandeng swasta, dalam hal ini Trans 1000, dalam rangka merevitalisasi sarana angkutan laut di Kepulauan Seribu.

Rojali mempertanyakan, kok bisa Pemprov DKI menggandeng perusahaan yang tidak bonafid seperti Trans 1000 untuk merevitalisasi sarana tranportasi di Kepulauan Seribu?

"Saya tegaskan, armada penyeberangan di Kepulauan Seribu telah cukup karena sudah ada 42 kapal tradisional dan 12 kapal Dishub. Kalau Pemprov ingin merevitalisasi sarana transportasi di Kepulauan Seribu, revitalisasi saja kapal-kapal tradisional yang telah bertahun-tahun melayani warga Kepulauan Seribu dan wisatawan, bukan mendatangkan Trans 1000 yang berpotensi memonopoli dan membuat para pemilik kapal kehilangan nafkah," tegasnya.

Rojali membantah pernyataan Nana bahwa telah 29 kapal tradisional yang bersedia diremajakan menjadi kapal kargo.

Pernyataan Nana itu dimuat sejumlah media saat peluncuran Meranti Express, kapal motor penumpang (KMP) yang digunakan Trans 1000 untuk melakukan sosialisasi, pada 24 Agustus silam.

Kata Rojali, sampai saat ini tak ada satu pun pemilik kapal tradisional yang bersedia kapalnya dijadikan kapal kargo.

"Tak benar ada pemilik kapal yang bersedia kapalnya diremajakan menjadi kapal kargo," tegasnya.

Rojali pun mengingatkan Gubernur Anies Baswesan yang selama ini mengusung jargon "Maju Kotanya, Bahagia Warganya".

"Kalau Gubernur tidak menghentikan Trans 1000, berarti Gubernur bohong karena kehadiran perusahaan itu hanya akan membuat pemilik kapal beserta anak dan cucunya menderita karena kehilangan mata pencaharian!" tegasnya.

Seperti diketahui, sejak kemunculannya pada 2018,  PT Trans 1000 Jakarta Transportindo memang telah membuat pemilik 42 kapal tradisional resah, karena perusahaan itu akan meremajakan kapal-kapal tradisional menjadi kapal kargo.

Jika rencana itu terealisasi, maka praktis perusahaan itu akan menjadi satu-satunya perusahaan yang melayani transportasi dengan rute Pelabuhan Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu.

Pemilik kapal menolak kapalnya dijadikan kapal kargo, karena arus lalu lintas barang di Kepulauan Seribu tidak setinggi arus lalu lintas penumpang, sehingga jika kapal mereka dijadikan kapal kargo, mereka khawatir akan merugi dan akhirnya bangkrut.

Hingga berita ini diturunkan pihak Trans 1000 belum dapat dikonfirmasi. (rhm)