Wakil Ketua MPR Minta Pembawa Bendera Merah Putih Saat Demo di DPR Dibebaskan

Luthfi Alfiandi saat membawa Bendera Merah Putih dalam aksi unjuk rasa di DPR pada 30 September 2019. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta aparat penegak hukum membebaskan Luthfi Alfiandi, siswa STM yang ditangkap karena membawa bendera Merah Putih saat ikut berdemo bersama mahasiswa di DPR RI pada 30 September 2019.

Lutfi sempat dikabarkan hilang, namun kemudian pada 1 Oktober 2019 diketahui sedang ditahan polisi, dan berkas perkaranya bahkan saat ini telah dinyatakan P21 oleh kejaksaan, sehingga sudah dapat diadili. 

Lutfi dijerat polisi dengan pasal berlapis, yakni pasal 170, 212, 214 dan 218 KUHP. 

Pasal 170 yang berada pada Bab V mengatur tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Pasal ini berbunyi:
(1). Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2). Yang bersalah diancam :
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
(3) Pasal 89 tidak diterapkan. 3

Pasal 212 menyatakan; "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pasal 214 menyatakan:
1) Paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 211 dan 212, bila dilakukan leh dua rang atau lebih secara bersama-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 460.)
(2) Yang bersalah dikenakan:
1. Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan luka berat; (KUHP 90.)
3. Pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila mengakibatkan orang mati. (KUHP 215, 487.)

Pasal 218 menyatakan; "Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000.

Inilai cuitan HNW di akun Twitter-nya yang meminta agar Luthfi dibebaskan; 


Sejak berita tentang akan diadilinya Luthfi dilansir media dua hari lalu, kritik dan kecamatan datang dari berbagai kalangan, termasuk dari sejumlah tokoh. Bahkan tagar #BebaskanLuthfi sempat masuk trending topik Twitter di level dunia. 

Tokoh yang ikut mengkritik di antaranya Wasekjen MUI Ustad Tengku Zulkarnain dan mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman. 

Berikut cuitan Ustad Tengku Zulkarnain:


Dan ini cuitan Taufiqurrahman:


(rhm)