Wakil Ketua Komisi A Minta Inspektorat DKI Lebih Berfungsi dalam Mengawasi Penyaluran Bansos

Inggard Joshua. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, meminta Inspektorat lebih berfungsi dalam mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak Covid-19. 

Sebab, Inspektorat merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertugas mengawasi kinerja SKPD lain, termasuk dalam kegiatan penyaluran Bansos. 

"Saya melihat selama ini Inspektorat kurang berfungsi. Seharusnya ketika ada informasi tentang ketidakberesan pada penyaluran Bansos, apalagi kalau ada laporan masuk, langsung bergerak dan lakukan pemeriksaan. Jangan diam saja," kata Inggard di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2020). 

Ia menilai, dengan adanya permasalahan pada penyaluran Bansos, Inspektorat bisa dimintai pertanggungjawaban, dan Komisi A, kata Inggard, kemungkinan akan memanggil Inspektorat untuk meminta penjelasan. 

"Kita ingin ke depan penyaluran Bansos tepat sasaran dan tidak lagi ada penyimpangan," katanya. 

Seperti diketahui, sejak Bansos Covid-19 digulirkan Pemprov DKI pada Maret 2020, suara-suara sumbang sudah terdengar karena banyak warga yang seharusnya menerima bantuan berupa paket Sembako itu karena masuk kategori keluarga tak mampu, tidak mendapatkannya. 

Sebaliknya, warga yang seharusnya tidak berhak menerima Bansos karena tidak masuk warga miskin, justru menerimanya. 

Tak hanya itu, seperti diungkap Taupik Hidayat, Ketua RT 13/03 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020), data jumlah penerima Bansos dengan jumlah warga miskin, tidak sesuai, dan jumlah itu pun tidak stabil karena menyusut dari tahapan ke tahapan penyaluran Bansos. 

Ia menyebut, pada penyaluran Bansos tahap 1 (Maret 2020), warga di RT-nya yang menerima Bansos sebanyak 117 KK, tapi pada tahap 2 turun drastis menjadi 46 KK, lalu tahap 3 naik menjadi 67 KK, dan setelah itu stabil di angka 46 KK. 

Pada 2021 mendatang, sesuai usulan Fraksi Gerindra yang dibacakan Inggard pada sidang paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Terhadap Pidato Gubernur DKI Jakarta Dalam Rangka Penyampaian Raperda APBD 2021 pada 27 November 2020, dan telah disetujui Wagub Ahmad Riza Patria, penyaluran Bansos tidak lagi dalam bentuk paket Sembako, melainkan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dengan nilai yang sama dengan nilai paket Sembako sesuai pagu anggaran yang ditetapkan Pemprov DKI, yakni Rp275.000.

Inggard mengatakan, untuk meminimalisir penyimpangan, Dinas Sosial sebagai SKPD yang menangani Bansos, hendaknya membukakan rekening bagi para penerima Bansos, dan BTL ditransfer ke rekening-rekening itu. 

"Data penerima Bansos juga sebaiknya diperbaharui agar tepat sasaran dan semua yang berhak, tidak ada yang tidak menerimanya," tegas dia. (rhm)