Wakil Ketua DPRD Minta Dishub Tertibkan Trans 1000

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) agar menertibkan kapal milik PT Trans 1000 Jakarta Transportindo jika memang perusahaan itu belum memiliki izin untuk beroperasi di Kepulauan Seribu.

"Semua yang menyalahi peraturan harus ditertibkan," katanya kepada wartawan di gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Politisi PKS ini menambahkan, Dishub punya regulasi, sehingga perusahaan-perusahan yang ingin berbisnis di bidang transportasi harus sesuai dengan regulasi.

"Kalau tidak sesuai regulasi itu, tertibkan," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Forum Solidaritas Untuk Rakyat (FostuR) Kepulauan Seribu, Tobaristani, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menghentikan operasional kapal milik PT Trans 1000 Jakarta Transportindo di perairan Kepulauan Seribu. 

Pasalnya, meski selama sepekan ini operasional perusahaan itu baru pada tahap sosialisasi, keberadaan kapal milik pengusaha swasta ini telah menimbulkan ketidakadilan bagi warga Kepulauan Seribu karena menggratiskan tarif untuk PNS, namun mengenakan biaya Rp25.000/penumpang kepada mereka dan Rp54.000/penumpang kepada wisatawan atau non warga Kepulauan Seribu.

"Warga mengeluh karena PNS gratis, tapi mereka harus bayar," tegas Toba kepada dekannews.com, Senin (2/9/2019).

Selain hal tersebut, Toba mengatakan kalau pemilik 42 kapal tradisional yang selama puluhan tahun menggeluti bisnis pengangkutan penumpang di perairan Kepulauan Seribu, juga mengeluh karena Trans 1000 terindikasi ingin memonopoli bisnis transportasi di Kepulauan Seribu dengan rute Pelabuhan Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, dengan modus terlebih dulu mengubah kapal-kapal tradisional menjadi kapal kargo.

Namun, jelas Toba, meski sebagian pemilik kapal telah ada yang bersedia kapalnya dijadikan kapal kargo, hingga kini bagaimana tindak lanjut dari kebijakan tersebut pun tidak jelas.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, PT Trans 1000 Jakarta Transportindo belum memiliki izin operasional, dan selama masa sosialisasi tidak boleh mengenakan tarif. 

"Sampai sekarang Dishub belum punya kerjasama dengan Trans 1000. Dari hasil koordinasi kami dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, izin juga belum dikeluarkan karena permohonan izin yang disampaikan belum sesuai ketentuan," katanya melalui telepon, Selasa (3/9/2019).

Meski demikian Syafrin mengakui kalau pihak PT Trans 1000 pernah datang ke Dishub dan meminta izin untuk melakukan sosialisasi di Pelabuhan Kaliadem, dan jika benar perusahaan itu telah mengenakan tarif, akan ditertibkan.

Sebab, kata dia, selama sosialisasi Trans 1000 tak boleh mengenakan tarif.

"Tapi akan saya cek dulu," tegasnya. 

Seperti diketahui, semula Trans 1000 berencana membuka bisnis pelayaran dengan rute Pelabuhan Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu pada Oktober 2018 dengan mengerahkan 16 unit kapal, namun urung karena selain belum memiliki kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan belum mengantongi izin, juga karena diprotes para pemilik kapal tradisional karena perusahaan itu berencana mengubah kapal-kapal tradisional itu menjadi kapal kargo, sehingga Trans 1000 dicurigai ingin memonopoli jalur transportasi di Kepulauan Seribu dengan rute Pelabuhan Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulaun Seribu.

Pada Februari 2019, PT Trans 1000 menggelar forum group discussion (FGD) di kantor walikota Jakarta Utara, terkait rencananya membuka pelayaran dengan rute Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, dengan menghadirkan pembicara Dirut PT Trans 1000 Nana Suryana dan Asisten Deputi Bidang Transportasi Pemprov DKI Jakarta, Sunardi Sinaga.

Dalam keterangannya, Sunardi antara lain mengatakan kalau beroperasinya kapal Trans 1000 merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sarana angkutan laut di Kepulauan Seribu.

Hingga berita ditayangkan, pihak Trans 1000 belum dapat dikonfirmasi. (rhm)