Wakil Ketua DPRD Minta Anggota Baru Belajar dan Bertanya, Jangan Bikin Gaduh!

Misan Samsuri. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, menilai, temuan anggaran yang dinilai janggal dalam Rancangan Komponen Biaya Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tidak perlu dibuat gaduh, apalagi menimbulkan disinformasi bagi masyarakat.

“Sekarang ini DPRD lagi membahas Rancangan KUA/PPAS itu. Saya ulangi, yang sekarang kita bahas itu Rancangan KUA PPAS APBD 2020. Jadi, memang sebenarnya kita ini telat membahas APBD 2020, karena seharusnya akhir Juli KUA/PPAS sudah disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD, tapi karena anggota DPRD 2014 – 2019 tidak selesai membahas, jadi beban anggota DPRD periode sekarang (2019-2024),” katanya melalui siaran tertulis yang diterima dekannews.com, Rabu (6/11/2019) malam.

Politisi Demokrat ini menambahkan, karena sifatnya masih rancangan, maka masih panjang tahapan yang harus dilalui sebelum APBD 2020 disahkan.

"Jadi, setelah ada kesepakatan bersama terkait Rancangan KUA/PPAS, baru Gubernur membuat surat edaran penyusunan RKA (Rancangan Kerja dan Anggaran) SKPD/UPKD, dan setelah itu barulah disusun Rancangan APBD 2020” lanjutnya.

Ia menilai, tindakan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang mengekspos anggaran pembelian lem Aibon oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp82 miliar yang dikutip dari KUA/PPAS adalah tindakan yang terlalu terburu-buru, karena data itu masih prematur.

"Apalagi kan mereka memiliki anggota fraksi di setiap komisi?  Maka, jika ada data-data yang perlu diklarifikasi silakan melakukan klarifikasi dalam rapat kerja DPRD” tegasnya.

Misan mengingatkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Komisi E saat rapat kerja dengan Dinas Pendidika, diketahui kalau  selama ini dummy (komponen rincian anggaran) memang biasa digunakan untuk menginput kegiatan yang belum ada rincian komponennya agar pagu anggaran kegiatannya bisa masuk ke KUA/PPAS.

“Jadi, dengan kegaduhan ini kita jadi tahu ada kelemahan dalam sistem e-budgeting yang perlu di-upgrade. Sistemnya sudah bagus, tapi masih diinput manual dan bisa diakali.  Kita maunya ke depan praktek-praktek seperti ini tidak terjadi lagi” katanya.

Misan meminta kepada politisi yang baru pada periode ini menjadi anggota DPRD, mau belajar dan bertanya.

"Jangan bikin kegaduhan di masyarakat. Gunakan hak kita sebagai anggota Dewan. Jika sudah klarifikasi baru kita sampaikan apa yang terjadi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kegaduhan ini muncul setelah anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengekspos anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang tercantum dalam KUA/PPAS 2020 pada pos anggaran Dinas Pendidikan. Ia mengeksposnya melalui akun Twitter pribadinya, @willsarana, pada 29 Oktober 2019 dan melalui konferensi pers pada 30 Oktober 2019. Atas temuan itu, William menuding Anies Baswedan tidak becus dalam mengontrol KUA/PPAS, dan bahkan meminta agar Anies transparan dengan meng-up load KUA PPAS itu ke apbd.jakarta.go.id, situs milik Pemprov DKI.

Selain anggaran lem Aibon, William juga antara lain mengekspos anggaran pembelian pulpen sebesar Rp123 miliar,  anggaran pengadaan smart storage sebanyak empat sebesar Rp53 miliar, dan pengadaan 10 unit storage server senilai Rp12,9 miliar. (rhm)