UU KPK yang Baru Secara Otomatis Berlaku Hari Ini

Gedung KPK. (Foto: Industry)

Jakarta, Dekannews- Undang-undang (UU) KPK yang baru dari hasil revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 hari ini secara otomatis sah berlaku meski belum ditandatangani Presiden Jokowi. 

Pemberlakuan tersebut sesuai pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Berikut bunyi pasal 37 ayat (1) Uau Nomor 12 Tahun 2011: " Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden". 

Ini bunyi pasal 37 ayat (2) UU itu: "Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib  diundangkan". 

Seperti diketahui, UU KPK yang baru disahkan DPR dalam sidang paripurna pada 17 September 2019.

Berlakunya UU itu menimbulkan sejumlah kekhawatiran tentang nasib pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. .

"Dengan UU yang baru ini aktivitas OTT (operasi tangkap tangan) tidak ada lagi. Saya yakin akan berkembang subur lagi korupsi di negeri ini," kata pengamat hukum tata negara Juanda dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (17/10/2019). 

Juanda mengatakan, OTT tak bisa dilakukan karena dipersulit oleh aturan. Misalnya dengan syarat mendapat izin penyadapan dari Dewan Pengawas seperti yang diatur dalam UU KPK. 

Apalagi saat ini Dewan Pengawas KPK belum terbentuk.

Juanda mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Jika tidak, dia yakin korupsi akan kembali merajalela di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo sempat menyindir Plt Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo terkait hal ini.

Dalam acara Peluncuran Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Jakarta, Selasa (15/10/2019), Agus mengingatkan Tjahjo bahwa bila 17 Oktober Perppu KPK belum keluar, maka akan berdampak pada jajaran komisioner baru KPK.

Menurutnya, KPK terancam tak bisa lagi melakukan OTT karena pimpinan KPK berdasarkan UU KPK yang baru, tak lagi berstatus sebagai penyidik, penuntut.

"Karena undang-undang baru itu jelas, bukan penyidik, bukan penuntut. Jadi bukan penegak hukum lagi, dengan begitu kan ya mungkin ndak ada OTT lagi," kata Agus di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Kekhawatiran Agus beralasan, karena pada UU KPK yang baru tak ada lagi ketentuan pasal yang menyatakan status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum. Dalam UU KPK yang lama, status itu ditegaskan pada pasal 21 ayat (4).

Selain itu, UU KPK yang baru juga tidak menerangkan status Dewan Pengawas.

Dalam UU KPK hasil revisi ini Dewan Pengawas disebut bertugas memberikan izin atau tidak terhadap praktik penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Hal itu diatur dalam pasal 37B Ayat (1b), namun tidak disebutkan status Dewan Pengawas. Padahal, tugas-tugas tersebut hanya bisa dilakukan oleh aparat hukum.

Pernyataan Agus itu dibantah politisi PDIP Masinton Pasaribu. Mantan anggota Komisi III DPR yang terlibat dalam penyusunan revisi UU KPK itu mengklaim KPK tetap bisa menggelar operasi tangkap tangan di bawah rezim UU KPK terbaru.

Kata dia, KPK berdasarkan UU baru tetap punya kewenangan melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, serta melakukan penyadapan. 

Operasi tangkap tangan, lanjut Masinton, bisa dilakukan berbekal hasil penyadapan.

"Agus tidak paham, OTT tetap diselenggarakan,' katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dia menyatakan yang berbeda dalam UU KPK hasil revisi hanya mekanisme penyadapan, karena di UU yang baru KPK harus meminta izin dahulu kepada Dewan Pengawas sebelum melakukannya.

"Penyadapan masih bisa dilakukan melalui mekanisme pengawasan melalui Dewan Pengawas, kalau Dewan Pengawas belum terbentuk maka melalui izin komisioner," kata Masinton.

OTT selama ini menjadi salah satu instrumen andalan KPK dalam memberantas korupsi, meski kontribusi OTT dalam kerja menangani skandal korupsi terbilang kecil.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pernah berkata bahwa OTT hanya berkontribusi 10 persen, karena yang 90 persen disumbang dari keberhasilan KPK mengembangkan kasus-kasus korupsi.

Meski demikian KPK tetap menekankan pentingnya OTT, selain aspek pencegahan. (man)