UU Ciptaker Diteken Jokowi, Netizen Lambungkan Lagi Tagar Mosi Tak Percaya

Foto: Dekan

Jakarta, Dekannews- Para pegiat media sosial (netizen) kembali melambungkan tagar #MosiTakPercaya menyusul ditandatanganinya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi, Senin (2/11/2020) malam. 

Tagar ini sebelumnya telah dilambungkan setelah DPR mengesahkan UU Ciptaker pada 5 Oktober 2020 lalu.

Pantauan dekannews.com, #MosiTakPercaya sempat menduduki puncak trending topic Twitter pada Selasa (3/11/2020) pagi, lalu merosot ke posisi runner up pada siang hari, dan pada pukul 15:12 WIB merosot lagi ke posisi lima.

Berikut beberapa cuitan netizen yang melambungkan tagar itu:

"Presiden Jokowi tekan UU Cipta Kerja itu artinya tidak mendengarkan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang secara tegas menolak UU ini. Suarakan #MosiTakPercaya," kata @andimahfu_ri.

"Jika ke depan banyak terjadi konflik agraria, maka kita tahu siapa yang telah memulainya dengan tandatanganya. #TolakOmnibusLaw #MosiTakPercaya," kata Greenpeace Indonesia melalui @GreenpeaceID.

"Pakde adalah anugerah terindah untuk Indonesia. #MosiTakPercaya," kata @berlianidris.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kata “mosi” diartikan sebagai “keputusan rapat, misalnya parlemen, yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat”, sementara istilah lengkapnya dijelaskan sebagai “pernyataan tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah”.

Sedang Wikipedia mendefinisikan "mosi tidak percaya" sebagai sebuah prosedur parlemen yang digunakan kepada parlemen oleh parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah pemerintahan".

Merujuk pada pengertian ini, maka mosi tidak percaya sebenarnya merupakan tindakan yang dilakukan parlemen (DPR) dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang dinilai dapat menguntungkan pihak tertentu, tapi dapat merugikan bangsa, negara dan rakyat.

Jika pemerintahan menerima mosi tidak percaya dari parlemen, konsekuensinya adalah kepala pemerintahan harus mengundurkan diri sebagaimana yang berlaku pula di Jerman, di mana kanselir dapat diberhentikan melalui mayoritas parlemen yang menyuarakan mosi tidak percaya. Namun pemerintah yang mendapatkan mosi tidak percaya dapat menghindari impeachment dengan mengajukan mosi kepercayaan.

Di Indonesia ternyata unik, karena mosi tidak percaya justru disampaikan oleh masyarakat untuk parlemen dan pemerintah, padahal masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mengimpeachment kepala pemerintahan (presiden).

Dari keterangan yang dihimpun diketahui, tagar #MosiTakPercaya yang dilambungkan netizen saat DPR mengesahkan Omnibus Law UU Ciptaker pada 5 Oktober 2020 maupun yang dilambungkan hari ini, dipicu oleh kekecewaan dan kemarahan masyarakat kepada Presiden Jokowi dan para wakil rakyat di DPR atas kinerja mereka yang dinilai tidak sesuai dengan janji-janji yang diucapkan saat kampanye. Publik bahkan melihat, DPR yang seharusnya menjadi pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, saat ini justru lebih terlihat sebagai lembaga yang bertugas menstempel apapun kebijakan pemerintah seperti di era Orde Baru. Tak peduli meski kebijakan pemerintah dinilai merugikan masyarakat seperti Omnibus Law UU Ciptaker.

Saat draft UU ini diserahkan pemerintahan Jokowi ke DPR pada Januari 2020, rakyat telah meminta agar DPR tidak membahas dan mengesahkan draft itu menjadi UU, namun pada 5 Oktober lalu draft itu disahkan.

Sebelumnya, DPRD juga telah mengesahkan UU KPK yang baru dan UU Minerba yang diusulkan pemerintahan Jokowi.

Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa tagar #MosiTakPercaya digaungkan netizen karena mereka sudah tidak lagi memercayai DPR dan Presiden.

Pertanyaannya, apakah ketidakpercayaan ini hanya dilampiaskan melalui tagar? (rhm)