Usulkan PSBM untuk Jakarta, Satgas Nasional Dinilai Tak Punya Konsep Tangani Covid-19

Budi Siswanto. (Foto: Harum)

Jakarta, Dekannews- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Budi Siswanto menilai Satgas Penanganan Covid-19 Nasional tidak memiliki konsep untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. 

Pasalnya, alih-alih mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal pandemi pada Senin (14/9/2020), Satgas justru mengusulkan agar Anies memberlakukan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) saja. 

"Satgas Covid Nasional tidak punya konsep penanggulangan penyebaran virus," kata Budi melalui pesan WhatsApp, Minggu (13/9/2020). 

Ia mengingatkan bahwa penyebaran Covid-19 di Jakarta telah merambah semua kecamatan dan kelurahan di Ibukota, bahkan telah masuk kluster penularan. 

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya, untuk apa Satgas masih bicara penanganan dalam skala mikro? 

"Logikanya, bila semua kelurahan dan kecamatan di Jakarta sudah terpapar Covid, sudah masuk kluster penularan, ngapain lagi bicara mikro?" katanya. 

Ia juga mengingatkan bahwa sebelum Satgas Covid-19 Nasional bekerja, Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan sudah melakukan tracking hingga rumah-rumah warga, bukan lagi masih skala kelurahan dan kecamatan. 

"Yang lebih lucu, Satgas akan mengajukan PSBM, tapi belum ada dasar hukumnya. Agaknya benar pendapat banyak orang bahwa dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah pusat berprinsip yang penting asal beda. Tak peduli bagaimana efektivitasnya," tegas dia. 

Seperti diketahui, mulai Senin (14/9/2020) besok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB seperti di awal pandemi, karena PSBB transisi yang diterapkannya sejak 5 Juni 2020 dan sesuai instruksi pemerintah pusat, ternyata justru hanya membuat angka penularan Covid-19 yang telah melandai, naik lagi, karena PSBB transisi membuka sektor-sektor yang ditutup pada PSBB yang diberlakukan di awal pandemi hingga menjelang PSBB transisi di berlakukan (10 April - 4 Juni 2020).

Saat konferensi pers secara daring, Rabu (9/9/2020), Anies bahkan mengatakan kalau lonjakan angka penularan Covid-19 selama PSBB transisi membuat Jakarta kini berstatus darurat Covid-19. 

Jika PSBB transisi tidak disetop, kata Anies, Jakarta akan kolaps akibat pandemi dari China itu. 

Namun pemerintah pusat keberatan pada kebijakan Anies ini. Selain sejumlah menteri telah melontarkan kitik, bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartato menyebut kebijakan Anies itu membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh, melalui Satgas Penanganan COVID-19 Nasional pemerintah mengusulkan agar yang diberlakukan Anies PSBM saja, bukan PSBB, karena PSBB diberlakukan untuk wilayah yang luas seperti provinsi dan kabupaten/kota, sedang PSBM dilakukan di tingkat kecamatan/kelurahan yang merupakan bagian dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 

Meski demikian Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengakui kalau PSBM belum memiliki payung hukum, namun dapat diberlakukan. 

"Mikro itu pembatasannya di kecamatan tertentu yang ada kasusnya, nanti kan bisa ke kelurahan, itu bisa terjadi kalau datanya cukup komplet. Artinya, infrastruktur pemerintahan, infrastruktur kesehatannya, itu cukup baik, sehingga bisa pembatasannya di skala lebih kecil. Infrastruktur itu juga termasuk infrastruktur support ya, misalnya pasar, pokoknya kebutuhan logistiklah," kata Wiku seperti dilansir detikcom, Jumat (11/9/2020). 

Ia mencontohkan, jika ada klaster penularan Covid-19, misalnya klaster pabrik, maka kecamatan dimana pabrik itu saja yang di-PSBM, tidak di wilayah lain. 

"Maksudnya mikro itu, biar (pandemi Covid-19) cepat selesai, nggak kena yang lainnya," tegas dia. 

Budi Siswanto curiga kalau PSBM yang diusulkan Satgas bukan hasil konsultasi dengan pakar kesehatan dan epidemiologis, melainkan hasil masukan dari orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik di negeri ini, sehingga seperti halnya PSBB transisi, PSBM pun diyakini takkan mampu menekan laju penularan Covid-19.

"Makanya, kalau mengambil kebijakan terkait kesehatan, yang diajak bicara orang yang paham terkait penyebaran virus, bukan ahli ekonomi dan  ahli politik yang diajak bicara," sindirnya. 

Sekjen DPP LIRA ini meminta pemerintah agar rakyat jangan dijadikan objek percobaan, serta objek proyek pengadaan vaksin. 

"Tidak perlu malu mengakui bila ada kepala daerah yang mempunyai konsep serta gagasan baik untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Sekarang adalah saatnya bersatu untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis kesehatan akibat Covid-19. Jangan ego sentris yg diutamakan," pungkasnya. (rhm)