Usai Masa Bakti di DPRD, Politisi Hanura Ini Dirikan LSM

Ruslan Amsyari. (Foto: DPRD DKI)

Jakarta,  Dekannews- Sejumlah kalangan menilai,  perhelatan Pemilu 2019, baik Pemilu Legislatif (Pileg)  maupun Pemilu Presiden (Pilpres) yang digelar secara serentak pada 17 April, merupakan pesta demokrasi paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca Orde Baru tumbang pada Mei 1998. 

Peserta Pilpres nomor urut 2, Prabowo-Sandi bahkan sempat menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai pada gelaran Pilpres yang diikutinya itu terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) demi kemenangan peserta dengan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski tudingan itu kemudian dipatahkan MK dengan menolak gugatan beserta semua bukti yang disodorkan. 

Tentu, banyak korban akibat kecurangan itu. Salah satunya adalah partai yang juga pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, Hanura. 

"Sampai sekarang saya sendiri masih bingung dengan hasil Pileg kemarin. Buat kami ini tak masuk akal. Masak di semua daerah,  termasuk Jakarta, perolehan suara kami drop sehingga tidak dapat kursi di DPRD," kata Ketua DPC Hanura Jakarta Selatan Ruslan Amsyari di Jakarta, kemarin. 

Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta ini berhitung, dengan perolehan 10 kursi DPRD DKI pada Pileg 2014, meskipun perolehan suara partainya merosot di Pileg 2019, minimal masih mendapat 4-6 kursi, bukan nol. 

"Hanura kuat di beberapa Dapil, antara lain Dapil DKI Jakarta 3 dan 8. Peluang dapat kursi datang dari sana, tapi ternyata nol juga," katanya. 

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengakui kalau dirinya dan rekan-rekannya di Hanura merasakan adanya indikasi bahwa partainya sengaja dikorbankan oleh pihak tertentu demi menjaga suara partai lain yang berada dalam koalisinya. Ia bahkan mengaku sempat protes. 

"Ini menyedihkan. Masak rekan sendiri dihabisi," katanya. 

Lalu apa yang akan dia lakukan setelah masa bakti DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 selesai pada 24 Agustus 2019?

Ruslan mengatakan kalau ia akan mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinamai Kaukus Peduli Jakarta (KPJ). Organisasi ini tidak hanya akan mengkritisi kinerja DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, namun juga akan memberikan masukan-masukan agar pengelolaan pemerintahan menjadi lebih baik. 

"Di dalam KPJ juga ada beberapa kawan yang tidak lagi menjadi anggota Dewan periode 2019-2024. Kita juga kemungkinan akan merekrut sejumlah pakar agar kinerja KPJ dapat maksimal," kata ketua LMK Pondok Pinang itu. 

Ruslan merasa selama lima tahun ini (2014-2019) ia belum berbuat cukup banyak bagi Jakarta, sehingga dengan mendirikan KPJ, ia berharap sumbangsihnya untuk negara dapat maksimal. (rhm)