UP Perparkiran Minta CMA Hormati Perjanjian Kerjasama

Fadil Halimi dan bos CV CMA berjabatan tangan di kantor UP Perparkiran, setelah pertemuan. (Dok: UP Perparkiran)

Jakarta, Dekannews- Unit Pengelola (UP)  Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meminta CV Cahaya Muara Angke (CMA), pengelola parkir di Pelabuhan Ikan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta utara, agar menghormati perjanjian kerjasama (PKS) yang ditandatangani dengan pihaknya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul keluhan salah seorang pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak UP Perparkiran yang dikaryakan ke CV CMA, namun tidak betah dan keluar.

Pegawai tersebut, Fadil Halimi, pada Rabu (20/11/2019) kemarin dipertemukan dengan CV CMA oleh UP Perparkiran di kantornya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta Timur, untuk didengarkan keterangannya.

"Kami meminta agar mereka (CV CMA, red) dapat menghormati PKS dan melaksanakan pengelolaan (parkir di Pelabuhan Ikan Muara Angke) sesuai ketentuan yang berlaku," kata Humas UP Perparkiran, Ivan Valentino, kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (21/11/2019).

Ivan juga mengatakan, UP Perparkiran meminta agar
CV CMA merekrut kembali para pegawai yang telah keluar, dan parkir di Pelabuhan Ikan Muara Angke dapat dikelola dengan baik.

Sebelumnya, Fadil mengatakan kalau pada Agustus 2019 ia dan lima orang rekannya dikaryakan UP Perparkiran di CV MCA, namun tak betah karena selain sistem kerja yang tidak jelas, mereka juga digaji tidak sesuai UMP DKI.

"Kami di situ harus kerja 12 jam per hari, tidak ada shift, dan saat saya keluar setelah 14 hari kerja, saya hanya dibayar Rp1,5 juta. Padahal UMP DKI 2019 sebesar Rp3,9 juta," katanya kepada dekannews.com, Jumat (15/11/2019).

Fadil mengaku, dari enam pegawai kontrak UP Perparkiran yang dikaryakan di CMA, saat ini hanya dua orang yang masih bekerja di sana, karena empat di antaranya, termasuk dia, telah keluar.

Ivan mengatakan, pihaknya mengundang Fadil dan CMA ke kantornya pada Rabu kemarin, untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.

"UP Perparkiran mengundang kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang berimbang," katanya.

Tri mengirimkan sebuah foto yang menggambarkan Fadil dan bos CV CMA, Tri Waluyo, sedang berjabatan tangan, tapi tanpa caption.

Ketika ditanya apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada CMA karena diduga tidak melaksanakan seluruh klausul yang disepakati dalam PKS?  Ivan mengatakan belum tahu.

"Maaf, Bang,  untuk masalah itu saya belum punya informasi. Yang jelas, untuk memberikan sanksi menurut PKS ada mekanismenya," kata dia.

Menurut informasi, CMA diduga melanggar PKS karena saat pegawai kontrak UP Perparkiran akan dikaryakan, disepakati bahwa pegawai akan bekerja dengaj sistem shift, digaji sesuai UMP, dan lahan parkir dipasangi gate. Namun hingga Jumat lalu, menurut pantauan dekannews.com, gate itu belum ada.

Hingga berita ini ditayangkan, pihal CMA belum dapat dikonfirmasi karena rencana perusahaan itu untuk memberikan keterangan pada Rabu kemarin, batal.

Saat dihubungi soal pertemuan kemarin, Fadil mengatakan kalau dalam pertemuan itu ia diminta berdamai dengan CMA.

"Draft perdamaiannya dibuatkan UP Perparkiran, tapi sampai sekarang belum saya teken," katanya. (rhm)