Transportasi di Kepulauan Seribu Direvitalisasi, Ini Harapan Bupati

Bupati Husein Murad. (Foto: Facebook)

Jakarta, Dekannews- Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad mengatakan, ia mendukung niat Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi sarana transportasi laut di wilayahnya dengan menggandeng PT Trans 1000 Jakarta Transportindo.

Meski demikian, ia berharap revitalisasi itu tidak merugikan warga yang telah puluhan tahun menggeluti bisnis sarana transportasi laut itu dengan menggunakan kapal tradisional.

"Saya mendukung revitalisasi itu, karena sarana transportasi laut memang sangat vital bagi masyarakat di Pulau, tapi saya juga berharap revitalisasi itu tidak merugikan warga pemilik kapal tradisional. Malah kalau bisa menguntungkan, sehingga jika saat ini para pemilik kapal memperoleh penghasilan sekian, setelah revitalisasi bertambah menjadi sekian," katanya di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Rabu (10/4/2019).

Husin mengakui, sejauh ini sosialisasi soal revitalisasi ini masih berlangsung, dan telah ada pertemuan antara pihak PT Trans 1000 dengan pemilik kapal.

"Tapi hasilnya nanti seperti apa, kita tunggu saja," katanya.

Seperti diketahui, rencana Trans 1000 untuk mengoperasikan 16 unit kapal lautnya pada Oktober 2018 silam, sempat menggegerkan dan meresahkan pemilik 42 kapal tradisional yang selama ini beroperasi dari Pelabuhan Kali Adem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu, karena operasional ke-16 kapal itu akan menggunakan rute yang sama seperti yang selama ini mereka tempuh.

Yang lebih membuat pemilik kapal resah, dari statemen Dirut PT Tans 1000 Nana Suryana, diketahui kalau dalam rangka revitalisasi itu pihaknya akan mengubah ke-42 kapal tradisional warga menjadi kapal kargo, dan rencana ini merupakan hasil kerjasama pihaknya dengan Pemkab Kepulauan Seribu, Dinas Perhubungan, dan bebarapa instansi terkait lain di Pemprov DKI.

Para pemilik kapal tradisional menduga, Trans 1000 ingin memonopoli bisnis transportasi laut dari Kali Adem ke pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, dan meminta Gubernur Anies Baswedan menghentikannya.

Saat dikonfirmasi kepada Plt Kepala Dinas Perhubungan Sigit Widjatmoko, ia membantah kalau antara pihaknya dengan Trans 1000 ada kerjasama, dan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, meminta Dishub agar menindak tegas kapal-kapal Trans 1000 jika beroperasi pada Oktober 2018 dan seterusnya.

Realisasi rencana pengoperasian ke-16 kapal Trans 1000 pada Oktober 2018 pun menguap, tak ada lagi kabar beritanya.

Pada 2019, isu revitalisasi transportasi laut di Kepulauan Seribu mendadak muncul lagi karena pada 28 Februari 2019 Trans 1000 menggelar Forum Grup Discussion (FGD) di Kantor Walikota Jakarta Utara dengan menghadirkan pembicara, di antaranya Dirut Trans 1000 Nana Suryana dan Asisten Deputi Bidang Transportasi Pemprov DKI Jakarta Sunardi Sinaga.

Saat Sunardi dikonfirmasi Harian Umum melalui pesan WhatsApp, apakah Trans1000 kini sudah punya kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta? Dia tidak merespon.

Pak Mitun, salah seorang pemilik kapal trandisional, mengatakan kalau hingga kini masih ada lima pemilik kapal yang kukuh menolak kapalnya diubah menjadi kapal kargo, karena perubahan itu akan membuat mereka kehilangan mata pencaharian.

"Pengangkutan barang dari pulau ke daratan kan tidak setiap hari, karena biasanya penduduk berbelanja pada akhir pekan. Kalau kapal kami dijadikan kapal kargo, bagaimana kami bisa bertahan? Apakah Tans 1000 bisa menjamin kami mendapat barang untuk diangkut tiap hari? Kami tidak yakin," katanya di Pulau Pramuka, Selasa (9/4/2019) malam.

Mitun menyebut dari lima pengusaha kapal yang masiih menolak kapalnya diubah menjadi kapal kargo, dua dj antaranya tinggal di Pulau Pramuka, termasuk dirinya.

"Tiga orang di Pulau Kelapa," katanya. (rhm)