Trans 1000 Akui Belum Punya Izin, Tapi Bantah Kenakan Tarif Saat Sosialisasi

KMP Meranti Express Trans 1000 yang digunakan saat sosialisasi. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Dirut PT Trans 1000 Jakarta Transportindo, Nana Suryana, mengakui perusahaannya belum memiliki izin operasional, namun membantah mengenakan tarif saat melakukan sosialisasi.

"Selama sosialisasi, kami tidak menjual/mengenakan tarif. Sosialisasi hanya tiga hari, yakni Sabtu, Minggu Senin (31 Agustus-2 September 2019, red)," katanya via pesan WhatsApp, Rabu (4/9/2019).

Nana yang kemudian menelepon Dekannews menambahkan, selama sosialisasi, pihaknya juga tidak mengangkut penumpang.

"Tapi waktu itu memang ada warga yang menumpang, jumlahnya 4-5 orang, tapi tetap tidak dikenakan tarif," tegasnya.

Soal perizinan, Nana mengakui kalau pihaknya memang belum memiliki izin operasional karena izin masih diurus di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia memperkirakan, izin akan terbit 1-2 pekan mendatang.

"Setelah izin terbit, kami juga tidak akan langsung beroperasi, melainkan berkoordinasi dulu dengan Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Kepulauan Seribu dan Dinas Perhubungan tentang kapan sebaiknya kami memulai operasi," imbuhnya.

Nana nembantah kalau kebijakan perusahaannya meremajakan kapal-kapal tradisional dengan menjadikan kapal-kapal itu sebagai kapal kargo, bertujuan untuk memonopoli bisnis transportasi laut dengan rute Pelabuhan Kaliadem ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu.

Sebab, kata dia, Trans 1000 akan menjadi wadah bagi para pemilik kapal tradisional yang bersedia bergabung dan meremajakan kapalnya menjadi kapal kargo, dan para pemilik kapal itu akan mendapatkan fee dari setiap penjualan tiket penumpang umum.

Berikut daftar tarif yang dikenakan Trans 1000 jika telah beroperasi secara resmi.
1. Untuk umum Rp 76.000/penumpang
2. Untuk warga pulau seribu Rp 25.000/penumpang
3. Untuk PNS /TNI/ Polri gratis

Nana menjelaskan,  saat ini di Pelabuhan Kaliadem ada 43 kapal tradisional. Dari jumlah itu, yang aktif beroperasi 33 unit, namun yang sudah bergabung dan bersedia diremajakan sebanyak 29 unit.

Sebelumnya, Koordinator Forum Solidaritas Untuk Rakyat (FostuR) Kepulauan Seribu, Tobaristani,  meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menghentikan operasional kapal milik PT Trans 1000 Jakarta Transportindo.

Pasalnya, meski masih dalam tahap sosialisasi,  perusahaan itu menggratiskan tarif untuk PNS, namun mengenakan biaya Rp25.000/penumpang kepada mereka dan Rp54.000/penumpang kepada wisatawan atau non warga Kepulauan Seribu, sehingga warga merasa diperlakukan tak adil.

"Warga mengeluh karena PNS gratis, tapi mereka harus bayar," kata Toba.

Aktivis ini juga mengatakan, sosialisasi Trans 1000 itu membuat para pemilik kapal tradisional was-was, karena Trans 1000 berencana meremajakan kapal-kapal tradisional mereka menjadi kapal kargo, sehingga warga Kepulauan Seribu curiga kalau Trans 1000 berniat memonopoli bisnis penyeberangan di perairan tersebut. (rhm)