Tragis! 3 Komisioner Kembalikan Pengelolaan KPK kepada Jokowi

Komisioner KPK memberikan keterangan pers untuk memberitahu bahwa mereka mengembalikan pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Tragis! Pimpinan KPK RI menyerahkan pengelolaan institusinya kepada Presiden Jokowi karena kecewa tidak dilibatkan dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

"Dengan berat hati, pada hari ini kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). 

Agus memberikan keterangan dengan didampingi dua wakilnya, Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Jubir KPK Febri Diyansyah, dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah utu. 

Meski mengatakan menyerahkan pengelolaan KPK kepada presiden, namun Agus mengatakan bahwa ia dan komisioner KPK yang lain menunggu perintah apakah masih akan dipercaya memimpin KPK hingga Desember dan akan dapat tetap operasional seperti biasa. 

"Kami menunggu perintah itu," tambah Agus.

Sebelum mengatakan hal ini, Agus mengaku kalau komisioner KPK kecewa karena DPR maupun Presiden tidak melibatkan mereka dalam revisi UU KPK, sehingga setiap kali pegawai menanyakan apa saja yang direvisi, ia dan komisioner KPK yang lain tak bisa menjawab. 

Agus berharap Presiden berkenan mengajak diskusi para pimpinan KPK untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai KPK dan juga isu-isu yang sampai hari ini pun tidak bisa dijawab. Ia berharap Presiden segera mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan.

Hal senada dikatakan komisioner KPK Laode M Syari.  Ia mengatakan, KPK sangat berharap kepada Presiden agar KPK juga dimintai pendapat ihwal revisi UU KPK.

"Agar kami bisa menjelaskan kepada publik dan kepada pegawai di KPK, kami serahkan tanggung jawabnya, dan kami akan tetap akan menjalankan tugas, tapi kami menunggu perintah dari Presiden," katanya. 

Seperti diketahui, revisi UU KPK dilakukan oleh DPR melalui penggunaan hak inisiatif, meski tidak masuk Prolegnas prioritas. Revisi itu disetujui Presiden Jokowi dengan menerbitkan surat presiden (Surpres). (rhm)