Tragedi Nanggala 402, TNI Harus Meyakinkan Rezim Melakukan Reorientasi Kedaulatan

Kapal Selam Nanggala 402 TNI AL. [ist]

Jakarta, Dekannews - Tragedi hancurnya kapal selam Nanggala 402 menjadi bukti sistem pertahanan bangsa Indonesia dan alat utama sistem senjata (Alutsista) sudah sangat rapuh dan uzur  sehingga perlu pembelian alutsista yang modern dan canggih. Tak hanya itu, pihak TNI juga harus meyakinkan pemerintah untuk melakukan reorientasi kedaulatan Ipoleksusbudhankamrata.  

“Fakta yang muncul terkait tragedi kapal selama Nanggala 402 mengindikasikan sistem pertahanan kita sangat rapuh, alutsista tua. Sistem pertahanan kita sudah bisa ditembus pihak lain. Indikasi hancurnya Kapal Selam Nanggala 402, merujuk pengamat intelijen, karena diterpedo pihak lain. Hal ini membuktikan kinerja intelijen, kontra intelijen dan kontra sabotase sangat lemah. Ditambah usia alutsista kita yang sudah uzur dan ketinggalan jaman, sehingga tidak mampu memberikan perlawanan,” buka Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, kepada wartawan, Selasa (27/4/2021), di Jakarta.

Menurut Amir, terkait Alutsista tua, tidak berlebihan jika mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pernah menyatakan, Indonesia hanya mampu bertahan tiga hari jika terjadi perang. “Lautan kita lebih luas dari daratan sehingga dibutuhkan alutsista sektor maritim yang lebih modern dalam menghadapi ancaman perang,” kata Amir.

Menilik sistem pertahanan yang sudah mulai rapuh dan alusista yang uzur, kata Amir, sudah saatnya TNI meyakinkan Rezim Jokowi melakukan reorientasi dari strategi nasional yang tertumpu ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Ipoleksusbudhankamrata) yang komprehensif. “Sudah terjadi infiltrasi negara lain terhadap Ipoleksusbudhankamrata. Sudah ada pergeseran Ideologi, politik sudah tidak bebas aktif, ekonomi sudah bukan koperasi yang bersifat gotong royong, pertahanan pun sudah lemah sejalan dengan lemahnya kinerja intelijen, sementara keamanan pun sudah mulai hilang karena aparat keamanan lebih fokus mengamankan kebijakan rezim. Bukti lain, program poros maritim dan Obor hanya sebatas wacana belum diwujudkan secara nyata,” jelasnya. TNI pernah melakukan hal tersebut kepada Presiden Sukarno.

Orientasi rezim yang sudah dianggap tidak menjalankan amanat konstitusi tersebut, dibarengi dengan pelbagai isu dan cipta kondisi yang melalaikan, termasuk diantaranya membahas ibu kota baru. “Lebih baik anggaran ibu kota baru untuk pembelian alutsista yang modern dan canggih. Pengalihan anggaran teresbut lebih bermanfaat,” kata Amir lagi.

Orientasi lainnya, menurut Amir, Presiden Jokowi harus mencegah pencurian ikan di wilayah Indonesia dan sumber daya alam lainnya. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian ikan ini mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 260 triliun. “Rp260 triliun bisa digunakan untuk membeli beberapa kapal selam dan alutsista lainnya. Dalam setiap nilai yang dihasilkan sumber daya alam harus ada pos anggaran yang mendukung pengadaan alusista untuk pertahanan dan keamanan,” pungkas Amir. (kir)