TNI Turun Tangan Copot Baliho Habib Rizieq, Andi Arief: Negara dan Seluruh Pendukungnya Kalah

Andi Arief. (Foto: Kompas)

Jakarta, Dekannews- Pengakuan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bahwa dirinya yang memerintahkan pencopotan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) tak hanya menuai kritik dari Fadli Zon, tapi juga menimbulkan asumsi macam-macam.

Salah satunya dari politisi Partai Demokrat Andi Arief yang disampaikan melalui akun Twitter-nya, @AndiArief__, Jumat (20/11/2020).

Andi menilai, turun tangannya TNI mengandung arti bahwa negara dan seluruh pendukungnya kalah dari orang yang spanduknya diturunkan itu.

Andi bahkan menilai, turun tangannya TNI ini juga menunjukkan kalau TNI telah masuk ranah politik.

"Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah, sudah tidak mampu. Propagandais sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI. Ini New Normal. TNI masuk wilayah politik diundang Presiden dan pendukungnya," kata Andi Arief.

Seperti diketahui, sebuah video tentang sekelompok orang berbaju loreng menurunkan baliho bergambar HRS viral di media sosial. Pada Jumat (20/11/2020), usai menggelar apel TNI persiapan Pilkada di kawasan Monas, Jakarta, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui pencopotan baliho HRS dilakukan atas perintahnya.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya," kata Dudung

Dudung menyebut pencopotan itu dilakukan oleh prajuritnya usai beberapa kali upaya pencopotan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP gagal. Sebab, baliho yang diduga berada di Kelurahan Jatimakmur, Kota Bekasi itu terpasang lagi setelah dicopot.

Terkait hal itu, Dudung menegaskan agar semua pihak taat terhadap hukum, karena pemasang baliho harus membayar pajak dan pemasangannya mesti di lokasi yang sudah ditentukan.

"Jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya," tegas Dudung.

Ia bahkan mengatakan agar FPI dibubarkan, karena dinilai telah berlaku semau sendiri. Dia juga mengancam akan menurunkan semua baliho FPI yang dipasang sembarangan.

"Saya katakan itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," katanya.

Pengakuan Dudung itu dikritik anggota DPR Fadli Zon.

Menurut politisi Gerindra itu, TNI tidak berwenang melakukan penertiban baliho.

"Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan n tupoksi TNI," kata Fadli Zon melalui di akun Twitter-nya @fadlizon, Jumat (20/11/2020).

Politisi Gerindra ini mengingatkan TNI agar jangan semakin jauh terseret politik, terutama jika ingin mengimbangi dwifungsi polisi.

"Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi dwifungsi ABRI imbangi dwifungsi polisi," katanya. (rhm)