Tim Advokasi Gus Nur Berencana Laporkan Penyidik Polri ke Kompolnas dan Ombudsman

Tim Advokasi Gus Nur memberikan keterangan pers. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Tim Advokasi Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) berencana mengadukan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara kliennya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI. 

Pasalnya, cara penyidik dalam menangani perkara kliennya tersebut dinilai lebih mengedepankan arogansi kekuasaan, sehingga mengabaikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent), persamaan di muka hukum (equality before the law), asas tidak memihak (imparsial), dan asas kepastian dan keadilan dalam penegakkan hukum. 

Lebih runyam lagi, karena Tim juga menilai Gus Nur sesungguhnya tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA sebagaimana dituduhkan, namun dipaksakan untuk dipidanakan, sehingga Tim menilai kasus kliennya ini membuktikan secara nyata bahwa kriminalisasi terhadap ulama adalah fakta, bukan sekedar narasi atau opini. 

"Terkait materi hukum kasus Gus Nur, kami berkeyakinan Gus Nur tidak melakukan tindak pencemaran atau menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA sebagaimana dituduhkan, karena Gus Nur sedang manjalankan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat, sekaligus sedang menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar," kata Ahmad Khozinudin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/11/2020). 

Ia mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Gus Nur itu dilindungi pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Tim menilai, arogansi kekuasaan yang dipertontonkan kepolisian terlihat dari cara dan perlakuan kepolisian dalam menangani perkara kliennya.

Cara dan perlakuan dimaksud adalah:
1. Gus Nur langsung ditangkap dengan tidak didahului pemeriksaan pendahuluan terhadap saksi dan ahli sebagai pemeriksaan permulaan dari rangkaian pemeriksaan perkara pidana. Pakar hukum tatanegara yang juga saksi untuk kasus Gus Nur, Refly Harun, bahkan baru dimintai keterangan pada 3 November 2020, sementara Gus Nus ditangkap pada 24 Oktober 2020 dengan status sudah sebagai tersangka, dan langsung ditahan;

"Tindakan polisi ini telah melanggar asas praduga tak bersalah," tegas Ahmad. 

2. Kepolisian menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Tim Advokasi yang disampaikan pada 9 November 2020, 17 November 2020, dan 25 November 2020, meski Gus Nur terpapar Covid-19 selama ditahan di Rutan Bareskrim Polri, dan sempat dirawat di RS Polri, Jakarta Timur, selama tiga hari. 

Selain itu, pengajuan penangguhan penahanan tetap ditolak meski istri Gus Nur dan anggota Fraksi Gerindra DPR RI Habiburrahman telah menyatakan bersedia menjadi penjamin, dan ada pernyataan bahwa Gus Nur tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan yang sama. 

"Perlakuan ini sungguh berbeda dengan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang merugikan negara hingga Rp1,12 triliun, karena penahanan tersangka kasus itu ditangguhkan atas jaminan istri tersangka. Bahkan alih-alih mengabulkan permohonan Tim Advokasi, pada 13 November penyidik Bareskrim Polri memperpanjang masa penahanan Gus Nur hingga 40 hari berikutnya," jelas Ahmad. 

Ia menegaskan, perlakuan polisi terhadap kliennya ini tidak sesuai equality before the law. Apalagi karena tindakan ujaran kebencian berbau SARA yang dilakukan Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, dan lain-lain hingga kini tidak ditindaklanjuti meski telah dilaporkan ke polisi. 

Tak hanya itu laporan Gus Nur terhadap pemilik akun YouTube Macan Nusantara atau Gus Arya ke Polda Jatim pada 5 September 2020 dengan tuduhan menghina dirinya, hingga hari ini belum diproses penyidik. 

Perbedaan perlakuan ini, jelas Ahmad, mengindikasikan kalau penegakkan hukum oleh Polri cenderung melanggar asas imparsial (tidak memihak), karena Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda dan lain-lain adalah para pendukung pemerintah. 

Lebih jauh Ahmad juga mengatakan, asas kepastian dan keadilan dalam penegakkan hukum atas perkara kliennya terlanggar oleh Polri, karena pada 6 November polisi mengatakan bahwa berkas perkara Gus Nur telah memasuki tahap finalisasi, namun pada 13 November 2020 masa penahanan Gus Nur diperpanjang hingga 40 hari berikutnya. 

"Kalau berkas sudah masuk tahap finalisasi, seharusnya segera dilimpahkan ke kejaksaan agar segera dapat disidangkan di pengadilan, bukan malah memperpanjang masa penahanan," tegasnya. 

Tim Advokasi meyakini penyidik sesungguhnya belum dapat melengkapi berkas perkara Gus Nur, sehingga berkas belum dapat dilimpahkan ke kejaksaan. 

"Jika hal ini benar, semestinya Gus Nur ditangguhkan penahanannya atau jika tetap dalam status ditahan, namun penyidik dapat mengalihkan penahanannya dari penahanan di rumah tahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota," tegasnya. 

Seperti diketahui, Gus Nur harus berurusan dengan polisi karena pernyataannya dalam video yang diunggah di akun YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020. Video itu merupakan rekaman pembicaraan Gus Nur dengan pakar hukum tata negara  Refly Harun. 

Pada menit 3.45 di video tersebut, Gus Nur menyampaikan pendapatnya soal kondisi NU saat ini untuk menjawab pertanyaan Refly. Kata Gus Nur, Nahdlatul Ulama (NU) saat ini tidak seperti NU yang dulu.

"Sebelum rezim ini, ke mana jalan dikawal Banser. Saya adem ayem sama NU. Ndak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir tiba-tiba 180 derajat itu berubah," kata dia. 

"Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bus umum. Supirnya mabuk, kondekturnya teler, kerneknya ugal-ugalan. Dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga," lanjutnya.

Gus Nur lantas menyebut sejumlah nama Permadi Arya atau Abu Janda, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, hingga Ketum PBNU Said Aqil Siroj.

"Jadi, saya kok pusing dengerin di bus yang namanya NU ini. Ya tadi itu, bisa jadi keneknya Abu Janda. Bisa jadi kondekturnya Gus Yaqut. Dan sopirnya KH Aqil Siradj. Penumpangnya liberal, sekuler, PKI di situ numpuk," ungkapnya.

Pernyataan Gus Nur ini membuat dia dilaporkan dengan tuduhan melanggar pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45A ayat (3) dan/atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Anggota Tim Advokasi Gus Nur yang lain, Aziz Yanuar, mengatakan, pihaknya tidak akan mengajukan penangguhan penahanan keempat kepada Polri, karena yakin akan tetap ditolak. 

"Jadi, nanti penangguhan akan kami ajukan ke kejaksaan jika berkas telah dilimpahkan ke sana atas dasar hukum, kemanusiaan, dan kesehatan," katanya. 

Aziz bahkan mengatakan kalau saat ini pihaknya tengah berencana untuk melaporkan penyidik Bareskrim Polri ke Kompolnas dan Ombusdman karena menilai penanganan perkara kliennya memang terkesan lebih mengedepankan arogansi kekuasaan dan terkesan obral ketidakadilan, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri kliennya

"Kami memang berencana melapor ke kedua instansi itu," katanya. 

Anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan yang hadir dalam konferensi pers, berharap Presiden Jokowi mengeluarkan imbauan kepada Kapolri agar status penahanan Gus Nur dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, karena di rutan Mabes Polri tengah terjadi penularan Covid-19, sehingga Gus Nur terpapar dan sempat dirawat di RS Polri. (rhm)