Tidak Ada Kegentingan Memaksa: Perppu Corona Cacat Hukum? - Bagian 1

Ilustrasi. (Dok: kedai pena)

OLEH KARENA ITU, dari unsur waktu tidak ada kegentingan yang memaksa, sehingga tidak ada alasan untuk menetapkan Perppu Corona alias cacat hukum.

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah hak konstitusi yang diberikan kepada Presiden dalam hal negara menghadapi kondisi genting, atau dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa. 

Perppu adalah setara undang-undang (UU), yang ditetapkan sepihak oleh Presiden tanpa melibatkan DPR. Dalam masa sidang berikutnya, DPR harus menentukan sikap apakah menerima atau menolak Perppu menjadi UU. Kalau DPR menerima, maka Perppu sah menjadi UU.

Pasal 22 ayat (1) UUD menyatakan: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Namun, penetapan Perppu tidak boleh sewenang-wenang.

Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada kasus pengujian Perppu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan, Perppu diperlukan apabila:

Satu, ada keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; Dua, UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; Tiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perppu Corona menempatkan batas defisit anggaran maksimum 3 persen dari PDB sebagai hal ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam pandemi. Apakah demikian?

Kegentingan yang Memaksa dapat dilihat dari dua dimensi: dimensi waktu dan dimensi jumlah. 

Untuk dimensi waktu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) dapat dilakukan cukup singkat. Pembahasan APBN-P 2017 hanya perlu 24 hari kalender sejak Rancangan APBN-P diterima DPR pada 3 Juli 2017 sampai disetujui pada 27 Juli 2017. Jauh lebih cepat dari proses pengesahan Perppu yang makan waktu sekitar 43 hari, dari 31 Maret sampai 12 Mei 2020.

Di samping itu, UU juga menjamin APBN-P dapat dilakukan dengan cepat. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membolehkan pemerintah menyesuaikan APBN dengan kondisi perekonomian terkini. Pasal 27 ayat (4) mengatur kondisi darurat: dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020 juga mengatur mekanisme penyesuaian APBN 2020 secara lebih detil. Pasal 41 mengatur mekanisme perubahan anggaran dalam keadaan darurat. Dalam hal ini, DPR harus memberi persetujuan dalam waktu 1 kali 24 jam setelah disampaikan pemerintah.

Oleh karena itu, dari unsur waktu tidak ada kegentingan yang memaksa, sehingga tidak ada alasan untuk menetapkan Perppu Corona alias cacat hukum.

Untuk dimensi jumlah, alasan kegentingan yang memaksa juga sulit terpenuhi. Target defisit APBN 2020 sebesar Rp307 triliun, setara 1,8 persen dari PDB. Karena itu, defisit anggaran masih bisa ditingkatkan hingga 3 persen dari PDB atau Rp513 triliun. Seharusnya cukup membiayai APBN hingga Agustus atau September 2020. Sedangkan defisit anggaran sampai akhir Juli 2020 hanya Rp330,2 triliun.

Pemerintah seharusnya menempuh proses perubahan hukum (anggaran dan peningkatan defisit) melalui prosedur normal, melalui pengajuan RUU. Dalam keadaan darurat, proses perubahan APBN dan peningkatan defisit angaran menjadi lebih dari 3 persen dari PDB dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan hingga akhir September 2020. DPR harus memprioritaskan pembahasan RUU ini. Bukan membahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kontroversial.

Oleh karena itu, faktor kegentingan yang memaksa, yang menjadi prasyarat penetapan Perppu, terindikasi tidak terpenuhi. Konsekuensinya, Perppu bisa cacat hukum. Sehingga bisa batal demi hukum: Tidak ada kebutuhan mendesak; Tidak ada kekosongan hukum (kecuali batas defisit 3 persen) Kekosongan hukum dapat diatasi dengan membuat Undang-Undang melalui prosedur normal. 

(sumber: Watyutink.com)