Terlambat Tetapkan APBD 2021, Anies dan DPRD Wajib Dikenai Sanksi Tak Gajian Selama 6 Bulan!

Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. (Foto: Int)

KARENA TERJADI keterlambatan pengesahan Perda APBD 2021, dan sampai saat ini Jakarta belum pempunyai payung hukum pengunaan anggaran, maka tidak lah berlebihan bila Mendagri memberi sanksi administratif kepada Gubernur Anies  dan DPRD DKI Jakarta


Oleh: Sugiyanto
Aktivis, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) 


Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Bawesdan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta  Wajib dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Hal ini disebabkan karena Gubernur Anies dan DPRD DKI Jakarta  tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2021 sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, yaitu pada tanggal 30 Nopember 2020. Akibatnya, terjadi keterlambatan penetapan Perda APBD 2021 yang sampai saat ini belum disahkan dalam rapat paripurna Dewan.

Keterlambatan ini terjadi karena KUA-PPAS APBD 2021 baru mulai dibahas pada tangal 3-4 November 2020. Sedangkan  persetujuan bersama Rancangan Perda (Raperda) APBD tahun anggran 2021 baru tercapai pada tanggal 7 Desember 2020. Seharusnya berdasarkan ketentuan aturan,  persetujuan bersama Raperda tersebut adalah paling lambat pada tanggal 30 November 2020.

Ketentenuan tentang sanksi ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Ketentuan tentang sanksi dapat dilihat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 312 ayat (1) disebutkan; Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pada ayat (2)  dijelaskan bahwa; DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Aturan tentang sanksi juga dapat dilihat dalam PP Nomor 12 Tahun 2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada  Pasal 106 ayat (1) diuraikan bahwa; Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pada ayat (3) ditegaskan bahwa; DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diuraikan dengan jelas tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021. 

Dijelaskan dalam Permendagri tersebut bahwa KUA-PPAS harus sudah diajukan oleh Gubernur Anies ke DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan Juli 2020.  Dan kemudian harus sudah tuntas dibahas pada minggu kedua bulan Agustus 2020. Untuk persetujuan bersama Raperda APBD tahun anggran 2021 harus sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, yaitu pada tanggal 30 November 2020.

Karena terjadi keterlambatan pengesahan Perda APBD 2021, dan sampai saat ini Jakarta belum pempunyai payung hukum pengunaan anggaran, maka tidak lah berlebihan bila Mendagri memberi sanksi administratif kepada Gubernur Anies  dan DPRD DKI Jakarta, yaitu berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Hal ini penting untuk dilakukan Mendagri agar kejadian serupa tak terulang kembali.

Jakarta, 4 Januari 2021