Terkuak, Dugaan Korupsi Alkes Rp53 Milyar Poltekkes Maluku

Gedung Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Negeri Maluku. [Ist]

Jakarta, Dekannews - Pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) sebagai bagian dari proyek Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) pada Poltekkes Maluku sarat dugaan korupsi. Proyek yang dianggarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI senilai Rp53 miliar tahun 2016 ini, sejak proses tender hingga akhir pekerjaan dan harus segera dituntaskan, sepertinya kasus ini tidak jauh dari kasus alkes pada unair tahun anggaran 2010. Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Bambang Gianto Rahardjo telah ditahan KPK pada beberapa bulan lalu.

"Hasil penelusuran kami selama ini, modus yang digunakan oleh rekanan dan pihak - pihak yang diduga terkait untuk meraup rupiah dalam proyek ini diduga me-mark up anggaran. Bahkan rekanan pemenang tender tidak mengikuti prosedur pengadaan yang diatur dalam kontrak. Jika merujuk pada Perpres No 4 tahun 2015, maupun Surat Edaran PPSDM dan LKPP No 3 tahun 2015 lelang atau tender diharuskan melalui e-Katalog tapi itu tidak dilakukan dan proses ini diamini oleh pihak Poltekkes Maluku," ungkap Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly kepada dekannews.com, Senin (15/2/2021), di Jakarta.

Menurut Adhy, tindakan rekanan pemenang tender yang tidak menggunakan e-Katalog untuk membeli barang merupakan mal adminitrasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Celakanya ketentuan tersebut bukan saja dilanggar oleh rekanan yang pemenang tender, sebaliknya Panitia Pokja ULP juga ikut mengamini hal itu. 

"Maka ini harus dituntaskan dan pihak yang turut bertanggung jawab adalah Direktur Poltekkes Maluku. Di sinilah letak indikasi tindak pidana korupsinya. Karena jika tidak melalui e-katalog maka sudah pasti potensi terjadi mark up anggaran itu pasti ada," tegas aktivis asal tanah pahlawan Patimura ini.

Untuk diketahui, pembelian sarana dan prasarana kesehatan untuk kebutuhan Poltekes Negeri Ambon ini dilakukan antara April hingga Oktober 2016. Dari temuan yang ada, VPN menilai banyak item kebutuhan alkes yang ditentukan dalam kontrak tidak terpenuhi selama kurun waktu tersebut. “Belum lagi apakah semua barang yang dibeli itu sudah sesuai spesifikasi. Serta apakah alat-alat itu sudah sesuai kebutuhan Poltekkes sendiri? Ataukah proyek yang sengaja diada-adakan?," ujar Adhy.
 

Masih menurut Adhy, atas proyek Alkes yang diduga bermasalah, kami akan tindaklanjuti dan meminta perhatian serius Kementerian Kesehatan, Kepala Badan PPSDM Kemenkes yang baru, Polda maupun Kejati Maluku hingga KPK untuk melakukan penyelidikan proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini. “Kejaksaan maupun Kepolisian di Maluku jangan menutup mata dan telinga. Kasus ini layak ditelusuri dan diusut tuntas. Korupsi merupakan extra ordinary crime yang berbahaya bagi bangsa ini,” pungkas Adhy. (Kir)