Terkait Perlakuan Terhadap Aktivis KAMI, Lieus Minta Polisi Berhenti Jadi Alat Kekuasaan

Mabes Polri menghadirkan 8 aktivis KAMI yang ditangkap, saat melakukan konferensi pers. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma mengecam perlakuan polisi terhadap delapan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap pada Senin (12/10/2020) dan Selasa (13/10/2020) lalu di Jakarta dan Medan. 

Dari kedelapan orang tersebut, tiga di antaranya adalah deklarator yang juga sekretaris eksekutif KAMI  Syahganda Nainggolan, dan dua deklarator KAMI Jumhur Hidayat dan Anton Permana. 

Menurut Lieus, pemakaian baju tahanan dan tangan yang diborgol plastik saat polisi memberikan keterangan pers dengan menghadirkan kedelapan aktivis KAMI tersebut, Kamis (15/10/2020),  merupakan perlakuan sangat merendahkan martabat para aktivis tersebut, dan dia menilai polisi sengaja melakukan hal itu dengan maksud menghina mereka. 

"Dalam kasus penangkapan para koruptor yang terang-terangan merugikan negara miliaran, bahkan triliunan rupiah saja perlakuan polisi tidak seperti itu. Tidak ada koruptor yang ditangkap polisi lalu dipamerkan ke publik dengan tangan diborgol,” katanya melalui siaran tertulis, Jumat (16/10/2020). 

Salah satu deklarator KAMI ini menyayangkan tindakan polisi itu, karena kedelapan aktivis KAMI itu bukan pelaku kriminal, melainkan orang-orang yang ditangkap hanya karena menyatakan pendapat yang berbeda dengan kehendak pemerintah. 

"Ini jelas perlakukan yang sangat tidak adil dari aparat kepolisian dalam penegakan hukum,” tegas Lieus.

Aktivis yang pernah dijerat kasus makar ini mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka, selayaknya orang tak boleh ditangkap, apalagi diperlakukan seperti penjahat jalanan, hanya karena memiliki perbedaan pendapat dengan kehendak pemerintah. 

"Masak sih di negeri yang katanya menganut demokrasi, tapi orang ditangkap dan ditahan hanya karena menyatakan pendapat yang berbeda dengan kehendak pemerintah, serta diperlakukan seperti itu?” kritiknya. 

Lieus menegaskan, kedelapan aktivis KAMI itu orang-orang baik. Mereka menyatakan pendapat yang berbeda dengan kehendak pemerintah, karena mereka cinta kepada bangsa dan negaranya, dan meyakini bahwa kebijakan pemerintah dan DPR menerbitkan serta mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja memang perlu dikritisi agar kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

"Dan demi itu mereka berani mengambil risiko meski harus berhadap-hadapan langsung dengan penguasa,” tegasnya. 

Lieus meyakini, jika tindakan polisi mengenakan baju tahanan dan memborgol kedelapan aktivis KAMI itu bertujuan untuk menciptakan efek jera dan membuat takut aktivis KAMI yang lain, hal itu jelas salah besar.

"Bagi aktivis yang mencintai negeri ini, kata takut sudah tidak ada dalam kamus mereka,” tegasnya. 

Lieus meminta polisi menghentikan semua tindakan represif terhadap pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, dan meminta korps berbaju coklat itu untuk berhenti menjadi alat kekuasaan. 

"Jadilah aparat keamanan yang mengayomi seluruh warga negara dengan adil,” pinta Lieus. 

Seperti diketahui, kedelapan aktivis KAMI dituduh menyebarkan berita bohong dan hasutan melalui akun media sosial mereka, sehingga dijerat pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau oasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan telah pula ditetapkan sebagai tersangka. 

Selain Syahganda, Jumhur dan Anton, lima lainnya adalah penulis sekaligus mantan Caleg PKS Kingkin Anida, dan ketua KAMI Sumatera Utara, yaitu Khairi Amri, Juliana, Devi, dan Wahyu Rasari Putri.

Saat memberi keterangan pers, Kamis (15/10/2020), Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa kedelapan orang itu menggunakan akun Twitter-nya untuk menyatakan menolak Omnibus Law, dan mendukung aksi buruh menolak beleid tersebut. 

Sebelumnya, tindakan polisi mengenakan baju tahanan kepada kedelapan aktivis KAMI itu juga dikrititk ekonom Rizal Ramli, politisi Partai Demokrat Andi Arief dan aktivis KAMI Gde Siriana. (rhm)