Temuan Kemendagri, Memperkuat Dugaan Praktek Korupsi pada Pemprov DKI

Sekda Baru - Marullah Matali dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI. Sebelumnya Marullah Matali menjabat Walikota Jakarta Selatan. Putra Betawi ini menggantikan Sekda Putra Betawi lainnya, Saefullah, yang telah meninggal dunia. [istimewa]

Jakarta, Dekannews – “Ini sudah kami rampungkan hasil temuan temuan yang memang mengarah pada praktek korupsi yang terjadi pada setiap tahun anggaran pada Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly, kepada dekannews.com, Sabtu (23/1/2021), di Jakarta.

Pernyataan Adhy Fadhly tersebut terkait temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adanya anggaran yang tak wajar pada APBD TA 2021 kurang lebih Rp500 Milyar memberikan signal kuat dan keyakinan buat publik adanya dugaan yang ada selama ini. “Harusnya temuan Kemendagri dijadikan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan - dugaan publik ini. Mengingat informasi penyalahgunaan keuangan yang berpotensi merugikan keuangan negara adalah informasi yang wajib ditindaklanjuti,” kata Adhy menenggapi temuan Kemendagri tersebut.

Masih menurut Adhy, penekanan temuan Kemendagri tersebut artinya aparat penegak hukum tidak perlu menunggu harus ada laporan baru bertindak. “Selaras dengan temuan Kemendagri laporan resminya telah kami siapkan,” aku Adhy guna menindaklanjuti temuan Kemendagri dan temuan dugaan duplikasi APBD Pemprov DKI Jakarta.

 

Tugas Berat Sekda

Masih terkait temuan Kemendagri dan adanya dugaan duplikasi anggaran APBD, menurut Adhy, menjadi tugas berat bagi Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru bagaimana menata birokrasi yang benar - benar bersih dari  praktek - praktek korupsi sehingga pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tupoksinya bisa berjalan baik tanpa menimbulkan masalah di masa yang akan datang. “Yang saya khawatirkan dan kemungkinan besar bisa terjadi saat ini, bisa sama dengan kejadian terbongkarnya kasus korupsi proyek reklamasi beberapa waktu lalu,” ujar Adhy lagi.

Sekda sebagai pejabat tertinggi di Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan daerah terkait kedudukannya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Tentunya sangat memahami alur masuk dan keluar keuangan yang dibahas dalam KUA & PPAS. Pun, sangat paham soal realisasi APBD lengkap dengan segala permasalahannya,” terang Adhy.

Sebagaimana pernah diungkap VPN soal dugaan duplikasi anggaran APBD TA 2018 yang diduga mencapai angka trilyunan rupiah. "Dugaan duplikasi anggaran pada Pemprov DKI yang kami ungkap beberapa waktu terakhir ini berdasarkan data bukan opini atau asumsi yang tak berdasar. Dalam beberapa waktu lalu terlihat jelas dengan pernyataan - pernyataan yang beda dari pihak Pemprov, baik dari Sekwan DPRD saat itu maupun BPKD. Justru Inilah yang kami harapkan sehingga publik akan menilai apa yang sebenarnya yang sedang terjadi pada anggaran Pemprov DKI hampir setiap tahun,” terang Adhy.

Dengan data data sementara yang telah VPN miliki, lanjut Adhy, kesimpulan adanya dugaan double budgeting yang berpotensi menjadi split budget pada anggaran Pemprov DKI. Menurut Adhy jika diakumulasikan dalam beberapa tahun anggaran belakangan ini pada seluruh SKPD dan OPD maka potensi kerugian negara bisa mencapai trilyunan rupiah. Analisa tersebut mengacu pada pernyataan Sekwan DPRD DKI saat itu yang mengatakan "tidak mungkin ada duplikasi seperti itu, mungkin kesalahan sistim".

 

Dugaan Duplikasi

Pemprov DKI Jakarta mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketiga secara berturut-turut. Predikat WTP ini atas laporan keuangan APBD TA 2019.

Dalam Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun Anggaran 2019, BPK mencatat terkait pelaksnaan APBD TA 2018 antara lain Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov DKI Jakarta, Perencanaan kegiatan tidak memadai dan SOP pada Pemprov DKI Jakarta belum disusun/tidak lengkap. Menindaklanjuti hasil tersebut, Badan Perencana Pembangunan (Bapeda) DKI Jakarta dalam web-nya menayangkan data realisasi APBD TA 2018.

Mengacu data tersebut, sebagaimana pernah diberitakan dekannew.com, memunculkan dugaan duplikasi anggaran antara lain pada Setwan DPRD DKI Jakarta mencapai empat puluhan milyar, Dinas Perhubungan mencatat seratus tujuh puluhan milyar, Dinas Kesehatan membukukan dugaan dua ratus milyar lebih.  

Sementara untuk Dinas  Sumber Daya Air (SDA) memiliki catatan menarik tersendiri. Catatan tersebut ada dua yakni dugaan anggaran ganda dan kolom realisasi yang ketika dikurangi kolom APBD justru meninggalkan kolom yang kosong. Angka dugaan duplikasi ini mencapai dua ratus jutaan sementara angka yang dalam kolom hasil pengurangan realisasi kurang APBD mencapai angka mendekati satu trilyun. Rumor yang beredar, ada uang titipan oknum pimpinan DPRD DKI yang belum jelas tempatnya tapi nilainya mencapai satu trilyunan. (kir)