Tata Kelola Pemerintahan Jeblok, Hubungan Gubernur Dengan Wagub Dan DPRD Buruk

Amir Hamzah, Pengamat Kebijakan Publik. [dok]

Jakarta, Dekannews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini, menyoroti turunnya indikator tata kelola pemerintahan yang baik Provinsi DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK mencatat beberapa indikator pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik Pemprov DKI turun dari 91% pada 2019 menjadi 76% pada 2020.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan sependapat. Saya sependapat dengan temuan KPK kinerja tata kelola pemerintah Pemprov DKI 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Ini terkait pengelolaan birokrasi Anies kurang baik,” ungkap Amir Hamzah kepada dekannews, Rabu (7/4/2021), di Jakarta.

Untuk diketahui, pengamat ini menjelang akhir 2020, sering mengkritisi terkait tata kelola pemerintahan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Amir, birokrasi merupakan salah satu bagian penting dari tata kelola pemerintahan daerah atau penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari Gubernur dengan perangkatnya dan DPRD dengan perangkatnya.

“Menurut saya esensi dari tata kelola pemerintahan daerah itu ada dua yang pertama adalah bagaimana pengelola birokrasi secara efektif, secara selektif, secara profesional berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing aparatur sipil negara (ASN) terutama mereka yang memegang posisi pimpinan khususnya pada tataran eselon 3 dan eselon 2. Walaupun beda dengan provinsi lain, yang satunya hanya Sekda tapi kalau di Jakarta ini karena Jakarta juga berfungsi sebagai ibukota maka ada juga unsur pejabat eselon 1 b, para asisten gubernur,” terang Amir.

Masih menurut Amir, birokrasi yang betul-betul kompak dan kuat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas secara baik juga tata kelola pemerintahan daerah itu bisa berjalan dengan baik sangat ditentukan oleh hubungan komunikasi yang setara dan sejajar antara gubernur dan DPRD atau antara eksekutif dan legislatif.

“Sampai hari ini kita belum melihat kekompakan kerja antara Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik itu. Berarti ada tugas dan kewenangan khusus yang didelegasikan dari Gubernur kepada Wakil Gubernur, sehingga Wagub memiliki deskripsi yang tepat, tidak keliru dengan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan Gubernur,” ujar Amir lagi.

Amir juga menyoroti hubungan antara eksekutif dengan legislatif. “Masih segar dalam ingatan kita belum berhasilnya Gubernur Anies Baswedan meyakinkan DPRD mengenai penjualan saham milik Pemprov DKI pada PT Delta Jakarta Tbk dari tahun 2018 sampai sekarang ini kan belum ada kesepakatan. Hubungan dan komunikasi dengan DPRD memang buruk,” kata Amir.

Oleh karena itu, lanjut Amir, koreksi KPK itu harus mendapat perhatian serius dari Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap hasil temuan KPK tersebut. “Perahtian serius itu bukan dengan meminta KPK melakukan pengawasan tapi bagaimana Gubernur sendiri harus memperkuat posisinya sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kemudian bagaimana Gubernur harus memastikan diri agar dalam mengambil kebijakan tentang pengangkatan, pemberhentian, promosi, demosi, pemindahan, tour of duty dari pimpinan SKPD itu betul-betul merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku,” pesan Amir.

Untuk pengangkatan, pemindahan, promosi, demosi dan lain sebagainya Gubernur harus mendapat usulan dari Sekda. Tugas dan wewenang Sekda diberikan oleh undang-undang bukan oleh gubernur. “Jadi, Gubernur mengingkari UU jika mengangkat seorang pejabat bukan karena usul dari Sekda tapi karena pihak lain yang selama ini menyebabkan pengelolaan birokrasi menjadi pincang. Harus diingat bahwa undang-undang menetapkan bahwa karena posisi itu adalah sebagai pejabat tertinggi di daerah,” tandas Amir. (kir)