Target PBB-KB Meleset, Potensi Disembunyikan?

ilustrasi. [ist]

Jakarta, Dekannews – Menelisik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak BBM menarik untuk dikupas. Untuk TA 2020, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Rp1,4 trilyun dari Pajak Bahan Bakar (PBB) Kendaraan Bermotor (KB). Antara besaran pendapatan dan realisasi jauh panggang dari api. Terlebih jika ditelisik dari potensi yang ada, sangat tidak realistis.   

“Dalam pada halaman 58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta disebutkan Pemprov DKI Jakarta akan memeriksa semua penyedia bahan baka (SPBU) kendaraan bermotor sebagai wajib pajak (WP) PBB-KB. Terkait dengan itu, pada halaman 110 tercatat pendapatan asli daerah dari PBB-KB ditetapkan sebesar Rp1,4 triliun, namun hingga akhir September 2020 hanya terealisasi Rp670  miliar (47,86%),” ungkap Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (22/4/2021), di Jakarta.

Menilik LKPJ tersebut, lanjut Amir, dengan realisasi hanya Rp670 miliar hingga akhir September 2020, maka hingga akhir Desember 2020 dengan rata-rata PBB-KB diasumsikan sebesar 5%, realisasi PBB-KB hanya Rp840 miliar atau sekitar 60% dari target.

“Melemahnya pemasukan pendapatan PBB-KB ini dapat dimaklumi karena kebijakan penerapan ganjil genap dan pandemi Covid-19 yang membuat banyak kendaraan bermotor tidak beroperasi, utamanya mobilitas kendaraan roda empat ke atas,” kata Amir.

Di samping itu, kata Amir, Pemprov DKI Jakarta belum pernah menjelaskan kepada masyarakat berapa sebenarnya jumlah bahan bakar yang terjual setiap harinya. Demikian pula halnya penarikan PBB-KB dari SPBU milik asing atau non Pertamina. Akibatkanya bukan saja masyarakat tapi DPRD yang memiliki fungsi anggaran, pengawasan dan regulasi tidak pernah tahu berapa sebenarnya bahan bakar yang terjual setiap harinya.  

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah kendaraan hingga  2019 terdapat 11.839.921 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 2.805.989 unit mobil penumpang, 295.370 unit bus, 543.972 unit truk dan 8.194.590 unit sepeda motor.

Amir mengasumsikan, jika setiap kendaran roda empat dan bus sebanyak 3.101.355 mengonsumsi BBM rata-rata 10 liter setiap hari hingga Desember TA 2020 paling tidak didapat angka Rp3,768 trilyun potensi PAD dari PBB-KB. Asumsi tersebut belum memasukan potensi PAD dari kendaraan roda dua dan truk. “Beberapa orang mengatakan kepada saya, kalau mereka tak percaya target dan realisasi PBB-KB hanya sebesar itu,” jelas Amir.

Untuk mengatasi hal tersebut, tandas Amir, DPRD perlu meminta penjelasan yang rinci dari Gubernur DKI Jakarta tentang berapa sebenarnya bahan bakar yang terjual pada setiap SPBU setiap hari. “Sehingga kita bisa mengetahui jumlah nyata terhadap target PAD dari PBB-KB,” pungkas Amir. (kir)