Target Pajak Dinaikkan Jadi Rp 49 Triliun, KPJ: APBD 2020 Berpotensi Bolong Besar

Ruslan Amsyari. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Ketua Kaukus Peduli Jakarta (KPJ) Ruslan Amsyari mengkritik keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta yang dipimpin Sekda Saefullah karena dinilai kembali memberikan target yang tidak realitis kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Pasalnya, pada 2020 mendatang, BPRD diberi target lebih dari Rp49 triliun, naik Rp5 triliunan dari target pada APBD Perubahan 2019 yang sebesar Rp44,5 triliun.

"Pajak apa yang bisa bombastis dan atraktif dapat melakukan lonjakan kenaikan yang luar biasa?" tanyanya kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (30/10/2019).

Ia mengingatkan bahwa pada 2019 ini BPRD telah diberi target yang tidak realistis karena dinaikkan dari Rp38 triliun menjadi Rp44,1 triliun pada APBD Penetapan 2019, dan dinaikkan lagi menjadi Rp44,5 triliun pada APBD Perubahan 2019. Sementara realisasi pajak pada 2018 hanya Rp37 triliun.

"Yang perlu dijadikan catatan sebelum BPRD diberi target Rp49 triliun adalah hingga Oktober ini sudah berapa realisasi dari target Rp44,5 triliun itu, dan berapa realisasi sampai Desember? Proyeksi saya, tahun ini realisasi pajak hanya di kisaran Rp40 triliun," katanya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 ini menghitung, jika bicara optimisme, peningkatan pajak di DKI saat ini yang paling luar biasa hanya bisa mencapai Rp4 triliun dari target, sehingga jika pada 2019 ini pemasukan pajak tercapai Rp40 triliun, maka pemasukan pajak pada 2019 paling maksimal Rp44 triliun atau paling optimis Rp45 triliun. 

Asumsi peningkatan Rp4 triliun tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
1. BBNKB kalau memungkin, diproyeksi mengalani kenaikan di kisaran Rp1,3 triliun karena telah disahkannya Perda BBNKB pada Agustus 2019.
2. Pajak PPHTB, karena pemberlakukan Pergub tahun 2019, pemungutan PPHTB sejak perikatan, pendapatan diproyeksikan kemungkinan mencapai Rp1 triliun
3. Pajak Parkir,  jika Perda Pajak Parkir telah disahkan kemungkinan dapat menyumbang Rp1 triliun dari Rp600 miliar
4. Pajak PBB P2 bisa meningkat sekitar Rp1.2 triliun, tapi inipun relatif banyak faktornya.
5. Lain-lain pajak Rp300 miliar

Ruslan menegaskan, untuk dapat memenuhi kenaikan yang mencapai Rp11 triliun jika dihitung dari target pajak pada 2018, dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dan ada alat paksa yang betul-betul mengikat dan memaksa bagi para wajib pajak (WP).

Di samping itu, pengawasan terhadap WP harus dilakukan secara seksama, terutama untuk WP yang bergerak di bidang usaha restoran, hotel, tempat hiburan malam, gate parkir, dan lain-lain.

"Perencanaan penerimaan pajak yang asal-asalan dan juga target yang begitu tinggi kepada BPRD, saya kira itu suatu yang berlebihan. Kalau pun target tersebut disanggupi oleh BPRD, pasti karena keterpaksaan akibat tak berani membantah atasan. Saya khawatir jangan-jangan target yang begitu tinggi itu nantinya juga akan membebani kinerja BPRD," katanya.

Politisi Hanura ini pun berharap, jangan sampai karena ambisi yang berlebihan dari Sekda Saeifullah sebagai kepala TAPD, dan asisten, memaksa BPRD melakukan yang di luar nalar dan kemampuannya.

Ia menduga, tingginya target yang dibebankan kepada BPRD kemungkinan diakibatkan adanya proyek-proyek yang dipaksakan oleh anggota DPRD,  tanpa melihat kemampuan keuangan daerah.

"Seolah prinsipnya adalah Yang penting program saya harus jalan, dan lain-lain," tegasnya.

Ia pun menyarankan kepada Banggar dan Komisi C DPRD DKI Jakarta agar melakukan sejumlah langkah, karena jika target pajak Rp49 triliun itu tidak dikritisi dan dirasionalisasi, APBD 2020 berpotensi bolong besar.

Berikut saran Ruslan kepada Banggar dan Komisi C:
1. Buka realisasi pajak 2019 yang ril
2. Dengan target pendapatan Rp49 triliun, cari tahu darimana saja kenaikannya dan bagaimana memperolehnya
3. Apa konsekwensinya bila tidak tercapai atau bahkan tidak mendekati target.
4. Minta masukan dan penjelasan dari pihak terkait, dimulai dari masing-masing komponen pajak yang dinaikkan pendapatannya.
5.  Banggar harus berani memotong anggaran-anggaran yang tidak penting dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak
6. Batalkan atau stop dulu pembelian lahan-lahan yang menggunakan APBD.

"Kaukus Peduli Jakarta siap memberikan masukan dan solusi, baik kepada DPRD maupun Pemprov DKI," pungkasnya. (rhm)