Tanpa Uang Tunai? Jangan Batasi Akses Pelayanan Publik

Kereta Commuter Line. (Foto: Okz)

SANGAT MIRIS, apabila ada layanan publik yang mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD, namun justru publik dibatasi aksesnya menggunakan subsidi tersebut. Aneh tapi nyata. 

Oleh : Harry Ara Hutabarat, SH.,M.H.
Direktur SAPU Indonesia

Hari-hari ini publik sepertinya sedang "dipaksa"  dengan sosialisasi tanpa uang tunai.  

Issue menggunakan transportasi publik misalnya, agak lucu, sebab di satu sisi warga diedukasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meninggalkan kebiasaan menggunaan kendaraan pribadi menuju penggunaan transportasi publik massal, namun pembatasan akses pelayanan publik tanpa uang tunai, menurut kami, sangat mengganggu proses edukasi itu. 

Berdasarkan data PT Kereta Commuter Indonesia,  jumlah penumpang KRL sepanjang 2017 mencapai 315,8 juta orang. 

Dari gambaran data ini, walaupun tidak menggambarkan utuh seluruh kegiatan publik,  namun ada trend (baca; kecendrungan) peningkatan penggunaan transportasi publik. Kaitan dengan tanpa uang tunai adalah bahwa kecenderungan kenaikan  penggunann transportasi publik, khususnya Commuter Jabodetabek, jangan "diganggu" lagi dengan adanya dampak dari pembatasan tanpa uang tunai. 

Seharusnya publik dapat tetap menggunakan akses pelayanan publik, baik dengan uang tunai maupun non tunai, dan menjadi pilihan bertransaksi saja, bukan menjadi suatu keharusan, karena ada kalanya memang sebagian publik dalam kondisi tertentu hanya dapat menggunakan uang tunai, toh rupiah juga alat tukar yang sah di Republik ini. 

Sangat miris, apabila ada layanan publik yang mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun justru publik dibatasi aksesnya menggunakan subsidi tersebut. Aneh tapi nyata. 

Nilai dana public service obligation (PSO) untuk PT Kereta Api Indonesia mengalami kenaikan pada 2018. Kenaikan tersebut tercatat sebanyak 14 persen atau menjadi Rp 2,39 triliun dari PSO pada tahun sebelumnya, yang berada pada angka Rp 2,094 triliun. Dengan angka subsidi signifikan untuk publik, sudah wajar jika PT KAI tidak latah membatasi akses publik dengan alasan tanpa uang tunai. Uji coba di beberapa statiun yang sudah direncanakan, tentu harus dibatalkan, karena tidak etis dan lari dari harapan publik serta tujuan mengapa diberikan PSO tersebut. 

Oleh karena itu semua produk kebijakan tanpa uang tunai harus ditinjau ulang demi tercapainya tujuan awal, khususnya kegiatan layanan publik yang disubsidi. Belum lagi menjadi lebih mengecewakan publik  bahwa kondisi cashless society yang memang sejalan dengan fenomena ekonomi digital, namun menjadi kontraproduktif jika Bank Indonesia (BI) justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya isi ulang pada setiap uang elektroniknya. Belum lagi pembelian perdana kartu tanpa uang tunai cukup tinggi harganya.

Dibandingkan konsumen, sektor perbankan juga akan lebih diuntungkan dari cashless society. Perbankan menerima uang di muka, sementara transaksi atau pembelian belum dilakukan konsumen. Sungguh tidak adil dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top-up. Justru dengan model uang elektronik itulah konsumen layak mendapatkan insentif, bukan disinsentif. 

Pengenaan biaya isi ulang hanya bisa ditoleransi jika konsumen menggunakan bank yang berbeda dengan uang elektronik yang digunakan. 

SAPU Indonesia mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut. Saatnya publik Indonesia dlayani sebaik-baiknya. End