Tak Cukup ke KPK, SGY Laporkan Kasus Mikrosel ke Gubernur Anies Baswedan

SGY memperlihatkan tanda terima atas laporannya dari staf Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Dkn)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat untuk Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, agaknya tak puas hanya melaporkan kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pendirian tower mikro seluler (Mikrosel) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, karena hari ini, Kamis (9/5/2019), dia juga melaporkan kasus itu ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Biar Gubernur juga bergerak untuk menuntaskan kasus ini," kata Sugiyanto usai nenyerahkan berkas laporannya melalui staf Gubernur di Balai Agung, Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Soal dukungan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik atas langkahnya melaporkan kasus ini ke KPK, Sugiyanto mengucapkan terima kasih.

"Tapi sebaiknya DPRD segera membentuk Pansus Tower Mikrosel," tegasnya.

Seperti diketahui, Sugiyanto melaporkan kasus dugaan KKN pendirian tower Mikrosel ke KPK pada Selasa (7/5/2019). Kasus ini terungkap setelah seorang warga melaporkan kasus itu kepada Gubernur Anies Baswedan, disusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta saat mengaudit laporan keuangan DKI tahun anggaran 2017.

Menurut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK untuk tahun itu, ada 5.507 tower Mikrosel yang bermasalah di DKI karena tidak membayar sewa lahan tempat dimana tower-tower itu didirikan. Ke-5.507 tower Mikrosel itu milik sembilan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi, yaitu PT DT (228 tower), PT DAS  (11 tower), PT BITTN (355 tower), PT BTS (3.338 tower), PT QI (12 tower), PT ISI (396 tower), PT MDC (400 tower), PT IBS (744 tower), dan PT MTI (23 tower).

"Saya laporkan karena penanganan kasus ini mangkrak di Pemprov maupun DPRD DKI Jakarta. Padahal kasus juga terungkap dari hasil audit BPK atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2017. Bahkan rencana DPRD DKI untuk membentuk Pansus Tower Mikrosel, hingga kini juga tak kunjung terealisasi," kata Sugiyanto usai melapor ke KPK.

Sebenarnya, setelah kasus ini dilaporkan ke Gubernur, laporan 'bocor' ke Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, dan menjadi konsumsi media. Komisi A DPRD DKI Jakarta pun turun tangan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan pemilik kesembilan perusahaan itu. Hasilnya, Komisi A merekomendasikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tower Mikrosel karena menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus itu.

Kejanggalan dimaksud di antaranya, kesembilan perusahaan itu hanya dikenai biaya Rp1 juta untuk menggunakan lahan Pemprov, namun untuk selamanya, dan di antara perusahaan itu juga ada yang belum memenuhi kewajiban memasang CCTV dan lain-lain, namun tidak dikenai sanksi apa pun.

Sayang, hingga kini Pansus itu tak kunjung terbentuk karena Ketua DPRD belum juga menandatangani SK pembentukan Pansus itu.

Menurut Sugiyanto, alasan Komisi A merekomendasikan pembentukan Pansus Tower Mikrosel sudah tepat, dan ia yakin Pansus dapat membongkar dugaan KKN di balik berdirinya ribuan tower Mikrosel di lahan Pemprov DKI, karena saat memanggil pihak-pihak terkait, Komisi A menemukan perbedaan pandangan dengan DPM-PTSP tentang dasar aturan pendirian menara Mikrosel.  

Komisi A berpendapat, pendirian menara mikrosel harus membayar sewa lahan sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Menara Telekomunikasi, sementara DPM-PTSP berpegang pada Pergub Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan yang mengatur bahwa pendirian bangun pelengkap tiang/antena telekomunikasi mikro selular (Mikrosel) yang berada di atas tanah/aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta tidak membayar sewa lahan, tetapi hanya membayar biaya restribusi.

Padahal, tegas aktivis yang akrab disapa SGY ini, yang dimaksud 'mikro seluler' pada Perda Nomor 195 Tahun 2010 adalah mikro seluler yang didirikan sebagai bangunan pelengkap untuk tujuan pemeliharaan atau perbaikan jaringan ultilitas kabel atau pipa, sementara 5.507 menara mikrosel yang didirikan sembilan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi adalah menara mikro seluler telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi.

"Jadi, diduga ada manipulasi, karena Pemprov cq DPM-PTSP terkesan memaksakan pengunaan Pergub Nomor 195 agar pengusaha tidak perlu membayar biaya sewa lahan, dan cukup membayar restribusi," imbuh SGY.

Kecurigaan SGY ini semakin menebal karena dalam perikatan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan kesembilan perusahaan tersebut, terdapat klausul dimana kesembilan perusahaan itu wajib berpartisipasi dan berkontribusi untuk menyediakan fasiltas berupa CCTV, Akses Wi-Fi gratis, Fiber Optik, Fasilitas CCTV Vidio surveillance, dan lain-lain. Padahal, ketentuan kewajiban partisipasi dan kontribusi tidak diatur dalam Pergub Nomor 195 Tahun 2010.

"Jadi, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ketentuan tentang deskresi oleh pejabat Pemprov DKI Jakarta dalam kasus ini," tegas SGY.

Dalam LHP-nya, BPK sendiri tidak menggunakan Pergub Nomor 195 Tahun 2010 atau Pergub Nomor 14 Tahun 2014 untuk menilai apakah pendirian 5.507 tower Mikrosel itu berpotensi merugikan Pemprov DKI ataukah tidak, karena lembaga negara itu berpatokan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Karena mengacu pada kedua aturan tersebut, BPK berpendapat bahwa permasalahan ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari pemanfaatan aset milik DKI yang tidak didukung perjanjian kerjasama yang memadai.

Pada bagian akhir LHP-nya, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Badan pengelolaan Aset Daerah (BPAD) selaku pembantu pengelola barang agar membuat perjanjian pemanfaatan lahan yang digunakan untuk menara Mikrosel sesuai ketentuan yang berlaku.

SGY berasumsi, jika biaya sewa lahan untuk setiap unit tower Mikrosel sebesar Rp50 juta/tahun, maka potensi hilangnya penerimaan Pemprov DKI Jakarta atas berdirinya 5.507 tower Mikrosel itu mencapai sekitar Rp275,35 miliar atau sekitar Rp1,101 triliun dalam kurun waktu empat tahun (2014-2018).

Atas laporan SGY ke KPK, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendukung penuh.

"Bagus dong, memang ada yang harus laporin karena ini pelanggaran yang kasat mata, dimana sebuah ruang terbuka ditanami tiang-tiang mikrosel, tapi tidak membayar sesuai ketentuan yang berlaku," katanya di Gedung Dewan, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku tidak tahu mengapa DPRD gagal membentuk Pansus Mikrosel, namun kata dia, setelah Pemilu selesai pembentukan Pansus itu bisa saja didorong saya.

"Dari awal, saya yang mendorong pembentukan Pansus itu. Jadi, bisa saja pembentukan Pansus itu didorong lagi setelah Pemilu," tegasnya. (rhm)