Soal Kasasi ke MA, Begini Penjelasan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

Nicholay Aprilindo. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Nicholay Aprilindo, kuasa hukum pasangan nomor urut 02 pada Pilpres 2019, Prabowo-Sandiaga, mengklarifikasi soal gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). 

Klarifikasi ini sekaligus untuk membantah kabar kalau pengajuan permohonan tersebut dilakulan tanpa sepengatahuan Prabowo. 

Nicholay menjelaskan, gugatan tersebut diajukan berdasarkan surat kuasa pada 27 Juni 2019 yang disaksikan Hashim Djojohadikusumo. 

Gugatan ini bukan kasasi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi soal kecurangan Pemilu.

"Ini permohonan pelanggaran administratif Pemilu atau PAP pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Permohonan ini pernah diajukan ke Mahkamah Agung pada 31 Mei 2019 dan diregistrasi dengan Nomor 1 P/PAP/2019. Permohonan ini telah diputus Mahkamah Agung RI.  Pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan, permohonan tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan adanya cacat formil, yaitu legal standing dari Pemohon terdahulu,  Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais," jelas Nicholay di Jakarta, Kamis (11/7/2019). 

Ia menjelaskan, Putusan Mahkamah Agung tersebut bukanlah menolak permohonan PAP sebagaimana diberitakan media pada 27 Juni 2019, sehari setelah putusan terbit,  melainkan karena permohonan tersebut NO atau tidak diterima akibat adanya cacat formil dan atau kekurangan syarat formil secara yuridis, yaitu masalah legal standing. 

"Setelah legal standing Pemohon dilengkapi dan atau diubah dengan Surat Kuasa dari Prinsipal secara langsung dalam hal ini capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, maka permohonan dapat diajukan kembali," imbuh Nicholay.

Ia mengaku, permohonan PAP kedua yang ia ajukan diterima dan diregister Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada 3 Juli 2019. Permohonan Nomor 2 P/PAP/2019 itu berdasarkan surat kuasa langsung dari Prinsipal yang ditandatangani oleh capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi yang memberikan kuasa khusus kepada Nicholay Aprilindo dan Hiday. 

"Kami sebagai penerima surat kuasa, kembali mengajukan kembali permohonan dalam kapasitas sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum, seperti tertuang dalam Surat Kuasa No.01/P-S/V/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani secara langsung Prabowo-Sandi di atas materai Rp6000 dengan disaksikan oleh Hashim S Djojohadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra," tegas Nicholay.

Ia mengatakan, penjelasan yang disampaikannya ini untuk meluruskan pemberitaan yang keliru yang menyatakan bahwa Permohonan PAP kedua pada Mahkamah Agung RI tanpa sepengetahuan Prabowo-Sandi.

"Permohonan PAP yang dimaksud bukan kasasi, namun Permohonan kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019," pungkasnya. (Man)