Soal Hak Dirut Nonaktif, Direksi Bank Maluku Khianati RUPS

Gedung Bank Maluku Cabang Surabaya. (Foto: Ist)

Jakarta, Dekannews - Persoalan mantan Direktur Utama (Dirut) Nonaktif PT Bank Maluku - Maluku Utara Idris Rolobessy masih jauh dari kata tuntas. Selama 2 tahun 9 bulan menjalani hukum kurungan karena kasus mark up pembelian lahan kantor Bank Maluku Cabang Surabaya, selama itu pula segala hak Idris Rolobessy tidak pernah diterima.

"Sudah pernah kita sampaikan bahwa Idris Rolobessy adalah direksi yang dihasilkan dari mekanisme resmi yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saat Rolobessy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mark up pembelian lahan kantor Bank Maluku Cabang Surabaya, melalui RUPS Bank Maluku-Maluku Utara, saat itu pula, Rolobessy dinonaktifkan hingga menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap. Perlu digaris-bawahi setiap direksi nonaktif masih tetap berhak atas setiap gaji dan tunjangannya," ungkap Koordinator Paparasi Perjuangan Maluku (PPM) 95 Adhy Fadhly, dalam surat elektronik yang dikirim ke dekannews.com, Selasa (7/8/2019).

Terkait hak yang seharusnya diterima selama hampir tiga tahun tersebut, lanjut Adhy, Rolobessy tidak sedikitpun menerima haknya sebagai dirut yang dinonaktifkan. Kedudukan Rolobessy sebagai Dirut Nonaktif bisa disandarkan pada UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana Bank Maluku merupakan BUMD yang berstatus PT.

Menurut Adhy, saat dimintai penjelasan soal Rolobessy, pihak PT Bank Maluku-Maluku Utara melalui RUPS tertanggal 17 Juni 2019, di Jakarta, menyetujui dan memerintahkan untuk menyelesaikan hak - hak mantan dirut yang selama ini diabaikan. Hak Rolobessy terabaikan akibat kebijakan sepihak para dewan direksi serta dewan komisaris saat itu. 

"Perlu saya sampaikan, persoalan ini merupakan kekeliruan bahkan bisa saja ada unsur kesengajaan dari pihak - pihak tertentu. Kebijakan menghentikan seluruh hak Rolobessy saat ditetapkan sebagai tersangka adalah perbuatan melawan hukum dan mencederai nilai - nilai kemanusiaan dan yang sangat fatal adalah direksi dan komisaris telah melangkahi kewenangan RUPS," terang Adhy.

Ternyata, berdasarkan informasi yang didapat, kata Adhy, realisasi perintah RUPS tidak sesuai pedoman perundang - undangan namun berdasarkan penafsiran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. "Menurut kami itu adalah sebuah tafsiran yang sempit juga dangkal. Dimana penafsiran membayar hak mantan Dirut hanyalah gaji pokok dan terhitung hingga putusan incraht. Ini penafsiran yang tidak memiliki legal standing," kata Adhy dengan nada yang lumayan keras.

Terkait apa yang dilakukan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Maluku - Maluku Utara memunculkan pertanyaan pernahkah Idsris Rolobessy diberhentikan secara penuh melaui keputusan RUPS perusahaan? 

"Tidak pernah terjadi. Untuk itu kami menilai dengan kondisi yang ada, atas nama keadilan serta persamaan hak, maka kasus ini harus mendapat perhatian serius pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kami meminta OJK untuk melakukan penyidikan pada Bank Maluku. Menurut kami banyak kasus yang menjurus pada kejahatan perbankan," pinta Adhy. 

Menurut Adhy, apa yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ada penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada hak maupun kepentingan masyarakat terabaikan. "Jadi sesuai ketentuan UU hak Idris Rolobessy harus dibayar penuh. Bukan jangan penafsiran sempit dan dangkal jajaran direksi dan komisaris," tandas Adhy. (kir)