Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polisi Blokade Gedung MK dan Ring 1

Massa GKR, Alumni 212 dan FPI melakukan unjuk rasa di Patung Kuda karena Jalan Medan Merdeka Barat tempat dimana gedung MK berada, diblokade polisi. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Polri menutup Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dimana gedung MK berada, dan jalan-jalan di sekitar kawasan Istana Negara (Ring 1), seperti Jalan Veteran dan Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (14/6/2019).

Penutupan dilakukan untuk mencegah masuknya massa ke area gedung MK yang sedang menggelar sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pasangan 02 Prabowo-Sandi.

Akibat penutupan tersebut, kendaraan yang datang dari Gunung Sahari menuju Harmoni, terpaksa harus mencari jalan lain karena Jalan Veteran dan Medan Merdeka Utara ditutup dengan pagar kawat. Kendaraan-kendaraan itu melalui jalan-kalan di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, seperti Jalan Air Raya, sehingga jalan yang biasanya ramai lancar itu menjadi macet parah.

Ketika kendaraan berhasil mencapai perempatan Harmoni, mereka juga tak dapat kurus ke Jalan Merdeka Barat, karena jalan ini ditutup dinding pagar kawat, sehingga kendaraan yang menuju Tanah Abang terpaksa membelok ke Jalan Suryopranoto untuk kemudian mencari jalan lain menuju Tanah Abang.

Dari pantauan juga terlihat, Jalan Merdeka Barat tak hanya ditutup dari perempatan Harmoni, tapi juga ditutup dari depan Kantor Mankopolhukam, sehingga sekitar 2.000 massa Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR), Alumni 212 dan FPI tak dapat mendekati gedung MK dan menggelar aksi damai di dekat Patung Kuda.

Jalan Abdul Muis yang berada persis di belakang Gedung MK, tidak diblokade, namun dijaga ketat personel Brimob bersenjata laras panjang dan polisi bersenjatakan pentungan.

Pagar kawat nampak dipasang ditrotoar.

"Ini ibarat orang yang mau tenggelam, tapi agar selamat dia raih apa saja," kata Abdullah Hehamahua, pimpinan aksi di Patung Kuda.

Ia menilai, aparat seharusnya tak perlu berlebihan dalam mengamankan sidang di MK, karena masyarakat punya hak untuk mengawal jalannya persidangan. Apalagi karena pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta juga menggugat KPU karena menilai pelaksanaan Pilpres kala itu juga tidak jujur dan adil, dan tidak terjadi apa-apa.

Sebelumnya, Prabowo melalui video yang diunggah di media sosial menyarankan pendukungnya agar tidak berbondong-bondong ke MK, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan gugatan kepada hakim-hakim di MK.

Namun Amien Rais melalui video yang diunggah ke media sosial, justru sebaliknya, menyilakan masyarakat datang asalkan tertib dan damai. (rhm)