SGY: Penerbitan IMB Pulau D Tidak Langgar Aturan

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pulau C dan D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, oleh Pemprov DKI Jakarta tudak melanggar aturan. 

Pasalnya, penerbitan IMB tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Itu boleh, dan tidak melanggar aturan. Dasarnya ada pada PP Nomor 36 Tahun 2005,” kata Sugiyanto di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Ia menjelaskan bahwa PP tersebut mengatur tentang pemberian izin sementara terhadap bangunan gedung.

Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2005 menyatakan bahwa untuk daerah yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP), dan/atau Rencana Bangunan dan Lingkungan (RTBL), untuk lokasi yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada  daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

“Jadi, boleh tetapi IMB-nya hanya untuk jangka watu sementara,” tegasnya

Lebih lanjut pria berkacamata yang akrab disapa SGY ini mengatakan, PP Nomor 36 Tahun 2005, pemberian IMB juga merujuk pada Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancangan Kota Pulau C, D, E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

“Pergub Panduan Rancangan Kota (PRK) atau Pergub 206 tahun 2016, harus tetap menyesuaikan dengan Perda tentang kawasan strategis pantura yang akan dibuat. Konsekwensinya, segala hal yang tidak sesuai akan menjadi risiko dan menjadi tanggung jawab pengembang pulau C, D dan E,” imbuh SGY.

Terkait dengan adanya kritik dari DPRD DKI Jakarta dan masyarakat atas penerbitan IMB itu yang diangap melangar aturan dan menunjukkan kesan inkosistensi Gubernur Anies Bawesda dalam menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, SGY menilai hal itu sangat keliru dan tidak mendasar.

“Pengembang telah dikenai sanksi berupa denda karena mendirikan bangunan tanpa IMB, dan kemudian mengurus izinnya. Jadi, clear. Anies konsisten menghentikan proyek reklamasi 13 dari 17 pulau. Empat pulau sisanya, tiga dikelola Pemprov DKI melalui PT Jakpro, yakni pulau C, D dan G, dan satu dikelola pemerintah pusat melalui PT Pelindo II, yakni Pulau N. Pengelolaan itu pun dilakukan karena sudah terlanjur dibangun. Saya yakin jika Perda  telah disahkan DPRD, Anies akan menjadikan Perda itu sebagai acuan pembagunan di pulau reklamasi,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada Juni 2018 Anies mencabut izin reklamasi 13 pulau yang belum dibangun, dan menyegel empat pulau yang sudah jadi, di antaranya Pulau C dan D yang dibangun PT Kapuk Naga Indah, berikut bangunan-bangunan yang telah didirikan di Pulau D.

Pada November 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menerbitkan IMB untuk Pulau C dan D, termasuk untuk bangunan-bangunan di Pulau D, sehingga pada bulan yang sama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) mencabut semua segel tersebut.

Lebih dari lima bulan kasus itu mengendap, namun mendadak pada Juni 2018 kasus kembali mencuat karena diberitakan sejumlah media. DPRD pun ikut bicara.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, mengaku menyayangkan terbitnya IMB itu karena dianggap menyalahi aturan mengingat Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disahkan DPRD.

"Menyalahi aturan dong. Bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB, sedangkan Perda zonasinya belum ada," kata dia.

Politisi PDIP itu meniai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkesan tidak konsisten, karena di satu sisi proyek reklamasi dihentikan, di sisi lain IMB diterbitkan. (rhm)