SGY Minta Inspektorat Tuntaskan Audit Investigasi Reklame di Tower City

Reklame di The Tower City yang sedang diaudit investigasi oleh Inspektorat DKI Jakarta. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar)  Sugiyanto meminta Inspektorat DKI Jakarta bekerja tuntas dalam melakukan audit investigasi terhadap dua titik reklame di Gedung Tower City, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Pasalnya, meski audit investigasi dilakukan sejak Juli 2019, hingga kini bagaimana hasilnya belum diketahui publik, sementara di sisi lain kedua titik reklame yang dipermasalahkan tetap eksis hingga Kamis (17/10/2019) ini.

"Langkah Inspektorat melakukan audit investigasi terhadap kedua titik reklame itu patut diapresiasi, namun audit itu hendaknya tuntas dan publik dapat melihat hasilnya," kata Sugiyanto kepada dekannews.com melalui telepon, Kamis (17/10/2019).

Aktivis yang akrab disapa SGY ini mengingatkan bahwa penertiban reklame masuk dalam kinerja strategis daerah (KSD) Gubernur Anies Baswedan, sehingga harus tuntas. Apalagi karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2017 menemukan adanya potensi kebocoran hingga Rp50 miliar lebih dari sektor pajak reklame akibat banyaknya reklame tak berizin dan reklame yang tidak memperpanjang izinnya, namun tetap eksis.

Sugiyanto. 

 

 

 

 

 

 

"Jadi, tegas aktivis berkacamata ini, kebijakan Gubernur Anies menertibkan reklame sebenarnya bukan semata-mata penegakkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rekalme semata, namun juga untuk mendongkrak pemasukan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Bila Inspektorat masuk angin dalam melakukan audit investigasi, tegas SGY, imbasnya jelas pada PAD dan pada pembangunan di Ibukota.

"Kita sudah tahu bahwa saat ini BPRD kesulitan merealisasikan target pemasukan pajak yang tahun ini dipatok Rp44,1 triliun akibat beberapa faktor, antara lain perekonomian negara yang sedang melambat. Kalau sektor reklame bisa lebih diberdayakan, kan bagus," katanya.

Meski demikian SGY tak ingin berpikiran negatif terhadap Inspektorat, dan meyakini bahwa mungkin hingga hari ini audit investigasi masih berproses, belum tuntas.

"Cuma saya juga berharap jika telah selesai, umumkan ke publik agar publik tahu bagaimana hasil audit itu, karena secara kasat mata kedua titik reklame itu melanggar, sehingga harus ditertibkan. Jika tidak, akan ada kesan kalau Inspektorat permisif terhadap pelanggaran dan tak mampu menegakkan aturan," pungkasnya.

Seperti diketahui, kedua titik reklame di Gedung Tower City tersebut sebelumnya dipersoalkan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad, karena kedua titik reklame milik PT SMN tersebut dinilai melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan Pergub Nomor 148 Tahun 2017  tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame.

Pelanggaran diduga terjadi karena meski Gedung The Tower City berada di Kawasan Kendali Ketat Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kedua titik reklame di sisi utara dan selatan halaman gedung The Tower City itu didirikan di atas exhaust dan menggunakan tiang tumbuh, sehingga dinilai melanggar pasal 9 Pergub 148 yang mensyaratkan bahwa setiap reklame di Kawasan Kendali Ketat dibuat menempel di dinding bangunan atau dibangun di atas bangunan.

Pelanggaran yang lebih krusial adalah lokasi dimana Gedung The Tower City berada termasuk dalam Kawasan White Area atau kawasan terlarang untuk pemasangan reklame, sehingga seharusnya kedua reklame tersebut tak boleh ada di sana.

Kedua titik reklame milik PT SMN tersebut dapat eksis karena mendapat izin dari PTSP Jakarta Pusat.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Inspektorat DKI Michael Rolandi mengatakan kalau hingga saat ini audit investigasi masih dalam proses.

"Masih harus bahas dengan ahli bangunan," katanya.

Ia menjelakan, pendapat ahli tersebut diperlukan karena konstruksi kedua reklame itu yang terbuat dari besi, dikategorikan sebagai bangunan.

Selain itu, ada kontroversi dalam penggunaan exhaust untuk mendirikan reklame, karena pihak PT SMN menganggap exhaust adalah sebuah bangunan sehingga dapat mendirikan reklame di atasnya, sementara Syaiful Jihad dan Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ) Didi O Affandi menilai exhaust bukan bangunan, melainkan bagian dari fasilitas gedung/bangunan, sehingga tak boleh didirikan reklame di atasnya. (rhm)

Yang lebih mengherankan, exhaust itu dibangun PT SMN berdasarakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  yang diterbitkan PTSP Jakarta Pusat, dan reklame yang didirikan di atasnya juga mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame (IMB-BR) dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sama.

Senada dengan Syaiful, Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ) Didi O Affandi juga mengatakan kalau kedua reklame itu melanggar.

"Harusnya Gubernur kasih sanksi ke PTSP," kata Didi kepada dekannews.com melalui pesan WhatsApp,  pada 2 Juli 2019.

Didi menilai, masih eksisnya kedua reklame yang dipasang di exhaust tersebut mengindikasikan kalau Satpol PP sebagai leader Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame (T2P2R) sekaligus Penegak Perda, telah masuk angin.

"Kalau belum ada rekomendasi (dari PTSP untuk membongkar reklame itu), harusnya Satpol merapatkan dong," katanya.

Gencarnya media memberitakan kedua titik reklame itu akhirnya membuat Inspektorat melakukan audit investigasi, namun hingga kini bagaimana hasilnya, belum diketahui karena selain kedua titik reklame itu masih eksis hingga hari ini, Kepala Inspektorat Michael Rolandi belum menjawab saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (rhm)