SGY Minta Anies Ganti Jajaran Direksi PT Jakpro

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, meminta Gubernur Anies Baswedan segera mengganti jajaran direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pasalnya, penurunan laba usaha dan laba bersih pada 2018 lalu, meski masih bersifat unaudited, menunjukkan bahwa BUMD itu diduga sedang ada masalah, meski terus disuntik dengan PMD (Penyertaan Modal Daerah).

"Jajaran direksi Jakpro, termasuk Dirut-nya harus segera diganti oleh gubernur, karena penurunan laba usaha dan laba bersih yang begitu signifikan merupakan bukti kegagalan kinerja mereka," kata Sugiyanto kepada dekannews.com di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Ia menyesalkan karena selama ini Jakpro selalu digembar-gemborkan sebagai salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang paling sehat, sehingga banyak proyek strategis Pemprov yang diserahkan kepada BUMD ini, seperti pengelolaan Pulau C, D dan G hasil reklamasi di Teluk Jakarta; proyek pembangunan stadion di Taman BMW, Jakarta Utara; proyek Rumah DP 0 Rupiah; dan light rapid transit (LRT).

Dengan terungkapnya data yang ril, lanjut aktivis yang akrab disapa SGY itu, kini terbongkar kalau Jakpro tidak seperti yang digembar-gemborkan.

"Lagipula kalau Jakpro seperti yang digembar-gborkan, pencapaian pada 2017 dan tahun-tahun sebelumnya seharusnya dapat dipertahankan. Kalau pun terjadi penurunan, tidak sedrastis itu," imbuhnya.

SGY pun mengingatkan publik pada kegagalan Jakpro memenuhi target penyelesaian proyek LRT dengan rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018, dan ia khawatir dengan kondisi BUMD itu yang sudah terungkap ke publik, dapat berdampak pada semua proyek strategis itu.

"Karena itu, terungkapnya kinerja keuangan Jakpro ini menjadi warning bagi Gubernur agar segera membenahi internal BUMD itu," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2018 lalu Jakpro membukukan kinerja yang sangat buruk. Laporan keuangannya bahkan ditengarai mengandung unsur window dressing.

Dalam rapat di Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/7/2019), terungkap kalau kinerja keuangan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu pada 2018 rontok signifikan dibanding pada 2017.

Pada 2018, pendapatan Jakpro diperkirakan hanya Rp842,8 miliar (unaudited), sementara pada 2017 sebesar Rp1,573 triliun (audited).

Laba usaha anjlok dari Rp500 miliar pada 2017 (audited), menjadi Rp100 miliar (unaudited).

Dampaknya, laba bersih rontok dari Rp478 miliar pada 2017 (audited) menjadi Rp23,9 miliar pada 2018 (unaudited),  dan deviden untuk Pemprov DKI longsor dari Rp95,2 miliar pada 2017 (audited) menjadi hanya Rp9,6 miliar pada 2018 (audited).

"Ini akibat penurunan kinerja anak perusahaan," kata Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro,  M Hanief.

Ketika anggota Komisi C menanyakan mengapa penurunannya hingga ratusan persen seperti itu? Hanief mengatakan kalau angka-angka inilah yang mendekati angka ril kinerja keuangan Jakpro.

"Memang di RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 2019 bottom line-nya berapa untuk laba bersih?" kejar Ditte Abimayu, anggota Komisi C.

"Rp53 miliar," jawab Hanief.

"Tak jauh dari realisasi 2018. Jadi, selama ini data keuangan Jakpro tidak benar?"

Hanief membantah, dan sekali lagi mengatakan kalau angka-angka unaudited pada 2018 merupakan angka yang mendekati ril.

'Berarti laporan keuangannya window dressing ya?" tanya Ditte.

Hanief tidak menampik maupun mengiyakan.

Dari keterangan Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro itu diketahui kalau oada 2020, BUMD ini akan kembali mendapat penyertaan modal daerah (PMD), besarnya mencapai Rp5 triliun.

PMD ini akan digunakan untuk membiayai tiga proyek yang sedang berjalan, yaitu Program Rumah DP 0 Rupiah, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, dan pembangunan stadion di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara. (rhm)