SGY: Jakarta Tak Butuh OYK, Tapi Penegakkan Perda Tibum!

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, menilai, agaknya selama ini masyarakat telah salah kaprah dalam memaknai pelaksanaan Operasi Yustisi  Kependudukan (OYK) yang digelar Pemprov DKI setiap setelah Lebaran, sehingga ketika operasi itu dihapus, masyarakat geger dan muncullah polemik.

"Selama ini agaknya ada pandangan yang keliru di masyarakat, seolah-olah di Jakarta OYK setelah Lebaran wajib dan harus dilakukan untuk menertibkan pendatang baru. Padahal yang paling utama untuk ditegakkan adalah masalah ketertiban umum yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007," katanya di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Aktivis yang akrab disapa SGY itu menegaskan, sejatinya OYK tidak perlu ada, karena selain berpotensi melanggar HAM, juga karena KTP-el sudah berlaku nasional. 

"Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menghapus istilah OYK dan menggantinya dengan Pelayanan Bina Kependudukan sudah benar. Itu cara yang  tepat dalam upaya penegakkan aturan,” ucapnya

Pria berkacamata ini mengingatkan kalau dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) secara gamblang menyebutkan tentang ketertiban umum yang terkait dengan urbanisasi dan pendatang baru. Ketentuan itu ada pada pasal 56 dan pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). 

Pasal-pasal itu mengatur tentang ketentuan tinggal di Jakarta bagi pendatang baru; bertamu lebih dari 1X24 jam wajib lapor ke RT; dan pemilik rumah kost, penghuni rumah kontrakan, dan penggelola rumah susun wajib melapor kepada lurah melalui RT.

Pelanggaran terhadap pasal 56 dan pasal 57 dapat dikenai pidana. 

"Jadi, untuk apa lagi ada OYK? Perintahkan saja Satpol PP untuk menegakkan Perda Tibum itu, karena UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, terang menegaskan tentang tugas Salpol PP sebagai penegak Perda dan Pekada,” tegas SGY

Soal adanya pro dan kontra atas penghapusan OYK, dan bahkan Jakarta dibandingkan dengan Surabaya yang dianggap sukses menurunkan tren urbanisasi dengan menggelar OYK, SGY menjelaskan bahwa ukuran sukses menurunkan urbanisasi bukan dari hasil merazia warga negara.

“Urbanisasi dapat dicegah jika di desa ada pembangunan yang tak hanya dapat menyejahterakan penduduknya, namun juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya itu," katanya.

SGY memuji kebijakan Anies yang tidak melarang warga dari daerah mengadu nasib di Ibukota karena Anies tahu bahwa pembangunan di daerah hingga kini belum merata. 

"Dengan meniadakan OYK, Anies juga sebenarnya tak hanya sedang berupaya membahagiakan warganya, tapi juga membahagiakan warga dari daerah lain yang mengadu nasib di Ibukota. Itu kebijakan yang layak diapresiasi," pungkas SGY. (man)