SGY: Anies Tanpa Wagub, Didampingi 4 Deputi Pun Jadi

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak perlu memikirkan proses pemilihan Wagub oleh DPRD DKI Jakarta, tetapi fokus saja memaksimalkan fungsi deputi gubernur sebagai pengganti Wagub

Pasalnya, DPRD DKI Jakarta diduga kuat enggan melaksakan proses pemilihan Wagub atas dua nama kader Partai Keadilan Sejahtra (PKS), dan lebih menginginkan adanya usulan nama Cawagub baru dari Gerindra dan PKS.

“Saat pengusulan dua nama Cawagub, Gerindra tersandera dukungan Pilpres. Akhirnya, kedua nama Cawagub berasal dari PKS,” kata Sugiyanto di Jakarta, Kamis (15/8/2019)

Lebih lanjut pria berkaca mata yang akrab disapa SGY ini mengatakan,  UU dan aturan lainya menegaskan bahwa Cawagub penganti berasal dari partai pengusung atau gabungan partai pengusung. Artinya,  Partai Gerinda dan PKS sebagai pengusung Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017, dan kemudian mengundurkan diri pada Agustus 2018 untuk mengikuti Pilpres 2019, punya hak yang sama untuk mengusulkan kadermya sebagai penganti Sandi. 

Akibat terkunci dukungan Pilpres oleh PKS, partai dan kader Gerindra kecewa karena terpaksa tidak mengusulkan nama kadernya sebagai Cawagub, sementara Sandi saat diusung pada Pilkada Jakarta 2017 adalah kader Partai Gerindra

“Itu awal masalahnya. Proses lainya hanya gimik politik saja. Intinya, bila Dewan serius, pemilhan Wagub bisa dipercepat, tidak terkatung-katung sampai satu tahun seperti sekarang ini,” imbuhnya. Q

Terkait dengan adanya kemungkinan tidak terlaksananya proses pemilihan Cawagub oleh DPRD DKI Jakarta, SGY berharap Gubernur Anies Badwedan dapat mencari solusi lain, yaitu memaksimalkan fungsi empat deputi gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatua Republik Indonesia, deputi gubernur mempunyai tugas membantu gubernur dalam menyelengarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Deputi gubernur merupakan pejabat eselon satu, sama dengan Sekda. Tugasnya pun sama dengan Wagub, yaitu membatu Gubernur,” tegasnya

Ketentuan tentang deputi gubernur disebutkan pula pada Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengamanatkan adanya empat deputi gubernur,  yakni Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman; Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi; dan Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

“Jadi, intinya tak ada rotan akar pun jadi. Nah, ini sama dengan meski tak ada Wagub, empat deputi gubernur pun jadi. Biarkan Dewan senang atas kehebatannya, jangan dipusingkan. Pembangun Jakarta harus tetap jalan,” pungkas SGY. 

Seperti diketahui,  untuk mengisi kekosongan kursi Wagub pasca pengunduran diri Sandi, Gerindra dan PKS telah mengajukan dua nama ke DPRD untuk dipilih salah satunya, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. 

Sayang,  mayoritas fraksi di DPRD DKI menolak kedua figur tersebut dengan alasan sosoknya tidak dikenal dan kemampuannya dalam masalah Jakarta, diragukan. 

Penolakan ini memicu polemik karena kemudian muncul figur-figur alternatif pengganti Agung dan Syaikhu dalam pemberitaan media, dan proses pemilihannya sebagai pengganti Sandi pun seperti diulur-ulur, sehingga belum selesai sampai hari ini. (man)