SGY: Anak Buah Anies Tak Serius Tertibkan Reklame

Sugiyanto. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, menilai anak buah Gubernur Anies Baswedan yang dilibatkan dalam Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame (T2P2R) tidak serius menjalankan tugasnya.

Pasalnya, meski tim tersebut telah diterjunkan sejak Oktober 2018, hingga kini masih banyak reklame bermasalah yang belum ditebang atau pun disegel.

"Malah kalau saya perhatikan, dalam beberapa bulan terakhir penertiban sepertinya mandeg alias tak berjalan," katanya di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Menurut aktivis yang akrab disapa SGY ini,  jika mengacu pada pasal 65 ayat (1) Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame, acuan T2P2R dalam menjalankan tugasnya sudah sangat jelas, karena pasal 65 ayat (1) menetapkan bahwa reklame yang harus ditertibkan adalah reklame yang:
a. Tanpa izin;
b. Telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang;
c. Tidak membayar sewa titik reklame dan pungutan
penerimaan lain-lain yang sah;
d. Tidak membayar pajak reklame;
e. Terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
f. Perletakan, bentuk dan ukuran media atau bidang tidak sesuai TLB-BR (Tata Letak Bangunan-Bangunan Reklame) ;
g. tidak sesuai IMB-BR (Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Reklame)
h. Tidak terawat dengan baik.

"Bahkan bagaimana cara menindak reklame-reklame itu dijelaskan pada 65 ayat (2) Pergub Nomor 148 Tahun 2017," tegas SGY.

Pasal 65 ayat (2) nenyatakan; penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
a. Penurunan reklame tertayang; dan/atau
b. Pembongkaran konstruksi reklame beserta pondasinya.
c. Pencabutan IPR (Izin Penyelenggaraan Reklame) ; dan
d. Pencabutan Keputusan Penetapan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame Terdaftar.

"Kalau semua ketentuan ini dilaksanakan, saya yakin penertiban dapat tuntas dengan cepat," tegasnya.

SGY menilai, masih banyaknya reklame bermasalah yang belum disegel dan ditebang, mengindikasikan kalau SKPD-SKPD yang dilibatkan dalam T2P2R, khususnya Satpol PP sebagai penegak Perda dan peraturan kepala daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai penerbit perizinan; dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) sebagai koordinator bidang pengawasan T2P2R berdasarkan Pergub Nomor 148 Tahun 2017, tidak serius dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Ada dugaan kalau ketidakseriusan itu diakibatkan oleh adanya oknum di Pemprov DKI yang sengaja menjadikan reklame-reklame bermasalah itu sebagai lumbung uang, karena dengan membiarkan reklame-reklame bermasalah itu tetap eksis, reklame-reklame itu berpotensi menjadi sumber pendapatkan, karena dapat dikongkalikongkan," katanya.

Aktivis berkacamata ini pun menyarankan agar Gubernur segera memanggil Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian karena T2P2R di bawah tanggung jawab kedua pejabat ini.

"Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian harus menjelaskan apa yang membuat penertiban reklame mendadak menjadi stagnan setelah Gubernur melakukan mutasi besar-besaran pada Februari 2019," katanya.

Seperti diketahui, T2P2R diterjunkan Anies Baswedan sejak Oktober 2018 untuk menertibkan ratusan reklame Pelanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pada penertiban tahap I yang berlangsung Oktober-Desember 2018, penertiban begitu masif sehingga 60 titik reklame di Kawasan Kendali Ketat Jalan Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, MT Haryono, S Parman, dan HR Rasuna Said menjadi sasaran,  hampir semuanya dapat ditertibkan. Bahkan penertiban tahap ini membuat 15 perusahaan dibekukan izinnya karena tak mau menebang sendiri reklamenya yang bermasalah.

Pada penertiban tahap II yang digelar Februari 2019, menurut T2P2R, sebanyak 60 titik reklame kembali menjadi sasaran, namun penertiban di tahap ini berbeda dengan di tahap I karena selain cenderung senyap, perusahaan yang tidak mau menebang sendiri reklamenya pun tidak dikenai sanksi apa pun.

Meski demikian, berdasarkan data Inspektorat per Juli 2019 lalu, jumlah reklame yang telah ditertibkan telah sebanyak 133 titik, jumlah ini hampir separuh dari data DCKTRP per 2018 bahwa terdapat sekitar 290 titik reklame bermasalah di Kawasan Kendali Ketat yang layak untuk ditertibkan.

Sumber dekannews.com mengatakan,  sepinya penertiban reklame dalam beberapa bulan terakhir antara lain disebabkan belum selesainya lelang anggaran penertiban reklame sebesar Rp11 miliar oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

"Lelang belum selesai karena perusahaan peserta lelang tidak ada yang memenuhi kualifikasi, yakni telah berpengalaman selama tiga tahun menertibkan reklame," katanya.

Menurut SGY, karena penertiban reklame merupakan program Gubernur dalam rangka menegakkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan dalam rangka meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor pajak reklame, alasan seperti itu sebenarnya bisa dikesampingkan.

"Tim Terpadu bisa melibatkan pihak ketiga dalam menebang konstruksi reklame milik pengusaha yang tak mau ditebang sendiri. Jual saja konstruksi itu ke pedagang besi bekas, nanti mereka yang membongkarnya sendiri. Jadi, tak perlu nunggu sampai lelang selesai," kata dia.

SGY menilai, soal lelang anggaran yang belum selesai hanyalah alasan Tim Terpadu untuk menghindari melakukan penebangan, karena faktanya banyak reklame yang sudah sangat jelas melanggar, tapi hingga kini tidak ditertibkan.

"Contoh paling konkrit salah satunya adalah reklame di Gedung The Tower City, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Meski sejak tahun lalu kedua titik reklame di gedung itu dipersoalkan JPS (Jakarta Public Service), namun sampai sekarang reklame-reklame itu tetap eksis, tidak ditertibkan. Kenapa? Tim Terpadu harus jujur menjawabnya, karena jika mereka berdusta,  sana saja mereka membohongi Gubernur," pungkasnya. (rhm)