Setahun Berjibaku di Dapil Jakarta I, Dian Melenggang ke Kebon Sirih

Dian Pratama. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Selama setahun dokter kandungan ini berjibaku untuk dapat bersaing dengan sejumlah politisi senior yang juga Caleg petahana di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Para Caleg incumbent itu tak hanya sudah matang dalam berpolitik, namun juga telah memiliki basis massa yang besar.

Di antara mereka ada nama Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Prasetio Edi Marsudi; Anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta Iman Satria; dan mantan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari PPP yang nyaleg dari PAN, Riano P Ahmad.

Bersama nama-nama itu, dokter kandungan bernama Dian Pratama itu bersaing di Dapil DKI Jakarta I yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang dan Johar Baru.

"Melelahkan. Saya sampai sempat sakit," kata Dian di HMI Jaya, Jakarta Timur, Selasa (14/5/2019).

Politisi Gerindra yang lolos ke DPRD DKI Jakarta dengan perolehan suara mencapai 12.137 ini mengakui, dari semua pesaingnya di Dapil DKI Jakarta I, yang ia anggap paling berat adalah dua seniornya yang nyaleg lagi tahun ini di Dapil yang sama, yakni Iman Satria dan Fajar Sidik.

"Alhamdulillah, saya dan Pak Iman Satria yang lolos," katanya.

Mantan dokter di RSUD Koja dan Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan, ini mengaku, agar dapat lolos ke Parlemen, hampir semua kegiatan keagamaan di Dapilnya, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, ia hadiri. Terkadang, karena padatnya agenda, ia baru pulang sekitar pukul 03:00.

Ia juga membuka Posko untuk dapat menjaring suara, dimana di Posko itu ia memberikan layanan USG untuk ibu hamil.

"Pokoknya luar biasa perjuangan selama setahun. Alhamdulillah, istri juga membantu," katanya.

Ia tahu bahwa perolehan suaranya cukup untuk membawanya ke Jalan Kebon Sirih Raya, alamat DPRD DKI, pada 8 Mei 2019, setelah rekapitulasi KPUD Jakarta Pusat di Hotel Grand Cempaka.

"Saya bersyukur sekali, karena perjuangan saya tidak sia-sia," imbuhnya.

Dian menjelaskan, setelah dirinya dilantik pada Agustus 2019, dan resmi menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, ia berharap DPD Gerindra DKI Jakarta atau ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta, akan menempatkannya di Komisi E, karena komisi yang membidangi masalah kesejahteraan sosial ini, termasuk kesehatan, sesuai dengan background pendidikannya. Ia bahkan telah menyiapkan sedikitnya dua program untuk mengawali kinerjanya nanti.

Kedua program tersebut yang pertama adalah meminta Gubernur Anies Baswedan agar memperluas cakupan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus tak lagi hanya untuk menambah jumlah penerima kartu itu, namun juga jumlah anggarannya.

Sebab, sejak puluhan tahun lalu obat-obatan yang diberikan dalam layanan kesehatan untuk kelas menengah bawah, termasuk pada Program BPJS Kesehatan, selalu obat generik.

"Selama saya menjadi dokter, juga saat kampanye, banyak yang mengeluhkan soal ini, karena masyarakat pun ingin diberi obat paten, khususnya mereka yang menderita penyakit berat," katanya.

Menurut alumni Universitas Yarsi, Jakarta tersebut, dengan APBD yang besar (APBD DKI 2019 sebesar Rp89,08 triliun), Pemprov DKI pasti mampu memberikan subsidi agar warganya yang berobat di RSUD dan Puskesmas dapat diberi obat paten, tidak lagi hanya generik, karena BPJS pun tidak menanggung biaya pembelian obat-obatan paten tersebut.

"Sudah saatnya warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik," tegas dia.

Program yang kedua adalah mengusulkan kepada Gubernur Anies Baswedan agar Pemprov membangun Jakarta Mental Health untuk para penderita gangguan kejiwaan, karena penderita penyakit ini di Jakarta banyak.

"Pemprov memang telah punya RSUD Islam di Klender, Jaktim, yang khusus merawat pasien kejiwaan, namun kalau rumah sakit seperti ini ditambah, akan lebih baik," katanya.

Dian menyebut, banyaknya pengidap gangguan kejiwaan di Jakarta diakibatkan oleh dua hal. Pertama, karena beban hidup, dan kedua karena risiko keluarga (keturunan).

"Saat ini banyak kita temukan penderita gangguan kejiwaan berkeliaran di jalan-jalan. Kalau DKI memiliki lebih dari satu rumah sakit khusus penderita gangguan kejiwaan, akan lebih baik," katanya.

Dian mengatakan, selain kedua program ini, ia juga akan mengawasi kegiatan di RSUD dan Puskesmas-Puskesmas agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.

"Jika ada yang bermasalah, saya tidak segan-segan akan meminta pimpinan komisi untuk memanggilnya," pungkas dia. (rhm)