Seniman TIdak Boleh Salah Tempat dan Salah Sikap

Taman Ismail Marzuki. (Foto: Tempo)

YANG HARUS keluar dari situ ialah orang-orang yang menduduki kepengurusan Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), tapi ber- KTP luar Jakarta.


Oleh: Adam Bonsai
Aktivis Seniman intelektual Betawi

Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah urusan rumah tangga Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan ber-KTP DKI Jakarta. 

Status hukum TIM jelas milik Pemprov.DKI Jakarta, tapi perihal pemanfaatannya, bersifat nasional. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia boleh menggunakan seluruh fasilitas yang ada di Pusat Kesenian Jakarta itu, sehingga jika Anda mau tidur beralas tikar di situ sampai bedug Lebaran, boleh; mau teriak-teriak sampai urat leher putus saat latihan teater di situ, boleh; mau nonton di Bioskop XXl-nya selama tujuh hari tujuh malem, boleh; kalau ada acara mau numpang ngopi gratis, boleh; mau ngutang makan di kantin, boleh; mau numpang pacaran di tamannya juga boleh. 

Pokoknya bebas, karena TIM milik publik. 

Tapi yang harus diingat, kebebasan itu hanya menyangkut soal "pemanfaatan", karena soal pengelolaan dan pengaturan, kewenangan ada di Pemprov DKI Jakarta. Maka, Pemprov punya hak untuk  memperbaiki rumah seni miliknya itu, ataupun tidak. 

Yang harus keluar dari situ ialah orang-orang yang menduduki kepengurusan Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (AJ/DKJ), tapi ber- KTP luar Jakarta. AJ/DKJ harus 100% diisi seniman/intelektual ber-KTP DKI Jakarta. Di luar itu, hanya memiliki hak sebagai pengguna fasilitas, karena sejak TIM berdiri hingga saat ini, dana pengelolaannya bersumber dari APBD DKI Jakarta yang nota bene merupakan uang rakyat Jakarta yang dikutip dari pajak. . 

Jadi, siapapun seniman yang bukan warga Jakarta, hendaknya menahan diri dan gunakan attitude yang benar. Malu lah pada penampilan yang terkesan seperti seseorang  berintelektual tinggi, tapi tidak memahami batasan pagar rumah orang lain.

Kami seniman dan warga DKI Jakarta insya Allah memiliki intelektual lebih. Sebagai seniman yang bermoral, kami tidak pernah terbesit ingin menganggu rumah seni daerah lain di luar otonomi kami

Biarkan gubernur kami bekerja, orang luar cukup amati saja.