Selama Pemilu Terjadi 990 Kasus Pelanggaran Netralitas oleh ASN

Ilustrasi: ASN. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dalam rentang waktu Januari 2018 sampai Maret 2019.

"95 persen pelanggaran netralitas ASN berstatus pegawai pemerintahan daerah yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota. Data pelanggaran ini akan terus bergerak seiring berjalannya rekapitulasi," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, Jumat (5/7/2019).

Ia menjelaskan, dalam menuntaskan kasus pelanggaran netralitas ASN, BKN akan berkolaborasi dengan empat instansi lain, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kelima institusi ini akan bekerjasama merekapitulasi laporan pelanggaran ASN dan langkah penindakan apabila terbukti melanggar. Selain itu, BKN juga akan mengundang seluruh instansi pemerintah daerah untuk mencocokkan data laporan antara BKN dengan daerah, khususnya dalam aspek kesesuaian dengan database kepegawaian yang dimiliki BKN," ungkap Ridwan.

Ia menyebutkan, rekapitulasi pelanggaran netralitas ASN dilakukan sejak 4 Juli 2019 hingga Minggu kedua  Juli 2019 di Kantor pusat BKN.

"Pelanggaran netralitas paling banyak dilakukan di media sosial, mulai dari menyebarluaskan gambar, memberi dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto yang intinya keberpihakan pada calon tertentu. Selain di media sosial, pelanggaran juga dilakukan berupa dukungan secara langsung," jelasnya. 

Ridwan menegaskan, hukuman paling berat yakni diberhentikan dari ASN, sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 53 Tahun 2010. (man)