Selain Anies dan Pras, KPK Juga Harus Periksa Ketua DPRD Periode 2014-2019

Pelantikan Ketua DPRD DKI Periode 2019-2024 Prasetio Edi Marsudi dan pelepasan Ketua DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 Ferial Sofyan. [ist]

Jakarta, Dekannews – Usai Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengklarifikasi keterseretan namanya dalam kasus dugaan korusi pengadaan lahan Pondok Ranggon Munjul dengan tersangka Dirut Perumda PSJ, KPK berencana memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies akan dipanggil terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, JakartaTimur, tahun anggaran 2019. “Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat yang merasakan kemudian yang mengetahui secara peristiwa ini kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin tentu nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/2/2021).

Menanggapi hal di atas, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan memanggil dan memeriksa Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta bukan sesuatu yang haram. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa meminta keterangan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi lahan rumah DP 0 rupiah. “Bukan sesuatu yang haram kalau KPK sampai meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI dalam dugaan korupsi lahan Pondok Ranggon Munjul yang  diperuntukan Rumah DP Nol Rupiah. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur Anies sesuai kapasitas dalam undang-undang di mana Gubernur DKI Jakarta mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap Amir Hamzah, Selasa (16/3/2021).

Masih menurut Amir, KPK juga harus memeriksa pimpinan DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019. “Pembahasan anggaran PMD dilakukan pada periode sebelum Pras. Sebagaimana pernyataan Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory, untuk membeli lahan di Pondok Ranggon Munjul menggunakan dana PMD TA 2019. KPK harus memeriksa Pimpinan DPRD DKI, Banggar, Ketua Komisi B dan Ketua Komisi D Periode 2014-2019. Kalau APBD 2020, pimpinan DPRD dan pimpinan Banggar hasil pemilu 2019,” beber Amir Hamzah.

Rencana pemeriksaan KPK terhadap Gubernur Anies, menurut Amir, masyarakat menginginkan kasus korupsi pengadaan lahan untuk Program Rumah DP Nol Rupiah diselesaikan secara tuntas. KPK melakukan penyelidikan pembuktian terbalik mulai dari perumusan PMD Perumda Sarana Jaya sampai keputusan paripurna DPRD DKI Jakarta.

“PMD Perumda Sarana Jaya melalui pembahasan serius antara banggar DPRD DKI dengan Tim Anggaran Pemda. UU sudah menetapkan kepala daerah merupakan pengelola keuangan daerah. Jadi setiap sen keuangan ada dalam kekuasaan kepala daerah, bagaimana kepala daerah memberikan kewenangan kepada sekda sebagai pengelola anggaran dan tim pengelola anggaran daerah kemudian kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai bendahara umum daerah sudah diatur undang-undang,” jelas Amir.

Dari mekanisme PMD Sarana Jaya, imbuh Amir, KPK sudah mengetahui siapa saja yang akan diperiksa dalam dugaan korupsi lahan rumah DP 0 rupiah. “KPK pasti tahu, dari alur PMD Perumda Sarana Jaya, siapa yang layak diperiksa,” tandas Amir. (kir)