Sebut Pejabat Membuat Surat Pernyataan Karena Diancam, BKD: Amir Missleading

Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menegaskan bahwa tak ada pelanggaran pada proses lelang 12 jabatan pejabat tinggi pratama dan pejabat tinggi madya yang dilakukan sejak 12 November lalu.

Pasalnya, tiga jabatan yang dikabarkan masih terisi dan tidak lowong, dua di antaranya telah dilepas oleh pejabatnya secara sukarela, tanpa ancaman, dan satu pejabat lagi tetap dibiarkan pada posisinya, namun secara lisan telah menyatakan siap dimutasi, karena satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya akan dibubarkan pada awal 2020.

Kedua pejabat yang telah melepaskan jabatannya dengan cara membuat surat pernyataan bahwa mereka siap diganti kapan saja adalah Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Subagiyo dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Herry Supardan.

Sedang pejabat yang tetap dibiarkan pada posisinya karena SKPD yang dipimpinnya akan dibubarkan adalah Kepala Biro Umum Firmansyah.

"Jabatan kepala Biro Tata Pemerintahan tidak ikut dilelang," jelas Chaidir kepada dekannews.com di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan,  Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Berikut daftar 12 jabatan yang dilelang:
1. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi
2. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
3. Kepala  Bappeda
4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelematan (Gulkarmat)
5. Kepala Dinas Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Wakil Kepala BPKD
8. Wakil Kepala Bappeda
9. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup
10. Wakil Kepala Dinas Perhubungan
11. Kepala Biro Umum
12. Kepala Dinas Pendidikan

"Ke-12 jabatan yang dilelang ini atas rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," jelas Chaidir.

Ia tegas membantah kalau Subagyo dan Herry membuat surat pernyataan akibat diancam.

"Tidak, tidak ada ancaman. Kan dia membuat pernyataan di atas materai 6000," katanya.

Ia bahkan mengatakan bahwa akibat tindakan kedua pejabat itu yang mengundurkan diri, akan ada konsekuensi yang ditanggung.

"Keputusan mereka untuk mundur akan berpengaruh pada TKD (tunjangan kerja daerah) dan penilaian atas kerjanya, karena tindakan keduanya mengundurkan diri menunjukkan bahwa mereka sudah tidak kompeten dan tidak dapat melaksanakan tugas sesuai butir-butir dalam pakta integritas saat mereka dilantik dulu. Mereka akan sulit untuk naik lagi," katanya.

Soal Biro Umum yang akan dibubarkan, Chaidir menjelaskan kalau dalam daftar lelang masih tercatat dengan nomenklatur Biro Umum, karena pembubaran baru akan dilakukan pada 2 Januari 2020 dan pada hari yang sama namanya resmi berganti menjadi Biro Umum dan Administrasi.

"Jadi ketika nanti instansi baru itu sah berdiri, pejabat yang dinyatakan lulus seleksi untuk jabatan Biro Umum akan ditempatkan menjadi kepala Biro Umum dan Administrasi," katanya.

Meski demikian Chaidir mengakui, Firmansyah tidak akan dinonjobkan, melainkan akan digeser ke empat intansi baru lainnya yang jabatan-jabatannya sudah tentu masih lowong, yakni Dinas Kebudayaan,  Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Pimpinan dan Biro Kerjasama Lembaga.

"Tapi mekanisme pergeserannya melalui Baperjab (Badan Pertimbangan Jabatan), tidak melalui seleksi terbuka," imbuhnya.

Atas dasar hal ini, Chaidir menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelaksaan seleksi terbuka 12 jabatan tinggi pratama dan jabatan tinggi madya, baik pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena seperti halnya sembilan jabatan yang lain, ketiga jabatan ini pun sudah kosong.

"Jadi, apa yang dikatakan Pak Amir tersebut saya kira hanya missleading saja," tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mencurigai adanya tujuan tersembunyi di balik seleksi terbuka yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk pengisian jabatan tinggi pratama (eselon II).

Pasalnya, seleksi yang dilakukan sejak 12 November 2019 itu menurut dia, ternyata tak hanya melelang jabatan yang saat ini kosong, namun juga melelang jabatan yang masih terisi.

"Sedikitnya ada tiga jabatan yang masih terisi yang ikut dilelang, yakni jabatan kepala Biro Umum, wakil kepala BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), dan Biro Tapem (Tata Pemerintahan)," kata Amir kepada dekannews.com di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Ia menyebut, pelelangan jabatan yang masih terisi ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena kedua aturan perundang-undangan ini mengatur bahwa seleksi jabatan tinggi dilakukan kalau ada jabatan lowong.

Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 5  menyatakan: "Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur, red) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua)  tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mermenuhi syarat jabatan yang ditentukan".

Sementara Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 5  menyatakan: "Penggantian Pejabat Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah setelah mendapat persetujuan presiden".

Mengacu pada kedua ayat pada pasal 116 tersebut, Amir mempertanyakan apa motivasi Pemprov DKI Jakarta melelang jabatan yang masih terisi? Apakah alasan penggantiannya? Dan apakah sudah mendapat persetujuan presiden?

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini mengingatkan, sesuai UU Nomor 5, maka ketika jabatan kepala Biro Umum, wakil kepala BPKD dan Biro Tapem akan dilelang, maka pejabatnya harus diberhentikan dulu, sehingga jabatan itu kosong. Kemudian barulah dibentuk Pansel (panitia seleksi), dan melakukan seleksi. Bukan sebaliknya, jabatan masih terisi, namun Pansel sudah dibentuk dan seleksi langsung dilakukan.

"Saya rasa ini harus menjadi perhatian Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk mengontrol anak buahnya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, suasana di lingkungan Pemprov DKI tidak akan menjadi kondusif, karena pejabat akan selalu dihantui ketakutan kalau sewaktu-waktu dirinya akan dimutasi tanpa prosedur yang benar," katanya.

Pernyataan ini kemudian dibantah Chaidir dengan mengatakan bahwa para pejabat itu telah membuat surat pernyataan bahwa mereka siap diganti kapan saja, sehingga dengan adanya surat itu, KASN memberikan rekomendasi bahwa jabatan mereka dapat dilelang.

Namun pernyataan Chaidir ini dibantah lagi oleh Amir dengan mengatakan bahwa dari ketiga pejabat itu ada yang belum membuat surat pernyataan, sehingga jika jabatannya dilelang, maka BKD dan Sekda sebagai ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel), melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017.

Amir bahkan mengatakan bahwa dua pejabat yang telah membuat surat pernyataan, membuatnya di hadapan Chaidir dan Sekda dengan diancam akan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) jika tidak mau tandatangan, dan menurut Amir tindakan ini melanggar tiga dari sembilan prinsip sistem merit yang tertera dalam lampiran Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Istansi Pemerintah, serta melanggar pasal 3 Permen PAN-RB itu yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktik yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan. (rhm)