Satpol PP Kembali Lelang Anggaran Pemotongan Reklame

Kabid Tramtibum Satpol PP DKI Tumbur Parluhutan meminpin rapat. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Satpol PP DKI Jakarta kembali melelang anggaran Belanja Jasa Pemotongan Reklame sebesar Rp11.002.726.144, meski pada dua kali lelang sebelumnya tak ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. 

"Lelang kembali anggaran itu berdasarkan hasil konsultasi kami dengan LPJK (Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi)," jelas Kebid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) Satpol PP DKI Jakarta,  Tumbur Parluhutan, di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019). 

Ia mengakui, berdasarkan rekomendasi Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) setelah kegagalan dua kali lelang sebelumnya, Satpol PP memang berencana menunjuk langsung perusahaan yang menebang reklame bermasalah di Kawasan Kendali Ketat, namun setelah konsultasi dengan LPJK, keputusan Satpol berubah. 

"Kami menilai, melalui lelang lebih efektif," tegasnya. 

Ketika ditanya apa yang akan digunakan agar lelang kali ini tidak gagal lagi? Luhut menjawab bahwa Rp2-3 miliar dari anggaran itu akan dikembalikan ke kas daerah, sehingga yang dilelang hanya Rp8-9 miliaran. 

"Dengan penurunan anggaran hingga Rp2-3 miliar, kami optimis ada perusahaan yang dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan," imbuhnya. 

Ketika ditanya lagi apakah waktu untuk pelelangan masih cukup mengingat saat ini sudah pertengahan September, sementara APBD tutup buku pada Desember? Luhut mengatakan bisa, karena lelang ini hanya butuh waktu 20 hari kerja. 

Luhut menegaskan, anggaran Belanja Jasa Pemotongan Reklame ini harus terserap karena Program Penertiban Reklame masuk dalam Kinerja Strategis Dearah (SKD) Gubernur Anies Baswedan. Progres pelaksanaan program itu bahkan selalu dipertanyakan dalam rapat pimpinan (Rapim). 

"Jadi, kami tak mungkin main-main," tegasnya. 

Seperti diketahui, penertiban reklame mulai digulirkan Gubernur Anies Baswedan pada Oktober 2018 dengan menerjunkan Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame. Program ini digagas karena di Jakarta terdapat banyak sekali reklame yang tidak memiliki izin dan keberadaannya tidak sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. 

Luhut mengatakan, anggaran Belanja Jasa Pemotongan Reklame sebesar Rp11.002.726.144 dialokasikan untuk memotong 172 titik reklame pelanggar Perda Nomor 9. Reklame-reklame itu berada di Kawasan Kendali Ketat. 

Namun meski anggaran belum tuntas dilelang, Luhut mengatakan penebangan jalan terus, baik oleh Tim Terpadu maupun oleh perusahaan pemilik reklame. 

Reklame yang ditebang oleh Tim Terpadu antara lain yang berada di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, pada Juli 2019 lalu. Sementara yang ditebang sendiri  oleh perusahaan pemiliknya adalah reklame milik PT Pixel Media Inovasi yang berlokasi di Jalan S Parman. (rhm)