Rizal Ramli Prediksi Indonesia Susah Keluar dari Krisis

Rizal Ramli. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Ekonom senior Rizal Ramli memprediksi Indonesia akan sulit keluar dari krisis karena cara-car yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinilai tidak tepat. Begitupula dengan cara mengatasi masalah kemerosotan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi dari China tersebut. 

"Memang bakal susah keluar dari krisis ini; Masalah kesehatan diatasi dengan 'voodoo medicines' seperti kalung abal-abal. Masalah ekonomi dIselesaikan dengan 'voodoo economics' dengan angka-angka yang berubah setiap minggu, ilmu ngutang dan ilmu nyetak uang," katanya melalui akun Twitter pribadinya, @RamliRizal, Rabu (15/7/2020). 

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 membuat ekonomi Indonesia dan negara-negara lain mengkerut. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi, akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif hingga -0,3%. Sementara untuk tingkat global, IMF memperkirakan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi 4,9%. 

Prediksi itu membuat Indonesia terancam masuk jurang resesi, yaitu suatu kondisi yang didefinisikan sebagai akibat terjadinya kontraksi ekonomi dalam dua kuartal beruntun pada tahun yang sama. 

Pada kuartal I-2020, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 2,97%, dan ini merupakan pertumbuhan terendah sejak 2001, namun lebih baik dibanding beberapa negara lain, terutama China yang menjadi sumber pandemi, karena pertumbuhan ekonomi Negeri Panda itu terkontraksi sampai -6,8%.

Meski demikian, pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia kian terpukul, sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia pada April-Juni akan terkontraksi dalam kisaran -3,5% hingga -5,1%.

Maka, jika pada kuartal III-2020 kontraksi kembali terjadi, maka Indonesia benar-benar masuk jurang resesi. Meski demikian, Pemerintah sendiri telah memperkirakan kalau ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 berada di kisaran -1% hingga 1,2%. .

"Secara definisi begitu (resesi), namun kita berharap kuartal III tidak negatif," ujar Sri Mulyani. 

Seperti diketahui, pemerintah dinilai kedodoran dalam menangani pandemi Covid-19 akibat kebijakan yang dinilai tidak tepat. 

Ketika pandemi belum menyebar ke Indonesia, pemerintah cenderung meremehkan pandemi yang diakibatkan oleh virus yang menyebar dari orang ke orang tersebut. Sejumlah menteri bahkan menjadikan pandemi itu sebagai guyonan. 

Ketika pandemi telah menyebar di Indonesia, pemerintah terkesan lebih mengedepankan ekonomi dibanding keselamatan rakyatnya, sehingga kala kasus positif Covid-19 masih tinggi, pemerintah telah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membuka kembali sektor-sektor yang ditutup, dan mendengung-dengungkan New Normal atau pola hidup baru di tengah pandemi Covid-19. 

Dampaknya, kasus pandemi yang dapat memicu kematian itu kembali melonjak, sehingga seperti dilansir Guardian, pakar kesehatan menilai pemerintah Indonesia gagal mengatasi pandemi itu. 

Yang membuat masyarakat makin miris, di tengah kondisi itu Kementerian Pertanian membuat kalung dari tanaman eucalyptus (minyak kayu putih) yang disebut sebagai kalung anti Covid-19. Tak urung, tindakan Kementan menuai kritik karena tidak berbasis penilitian secara ilmiah. Kalung inilah yang oleh Rizal Ramli dianggap sebagai kalung abal-abal, dan yang membuat Rizal menilai pemerintah mengatasi masalah kesehatan dengan voodoo medicines

Untuk masalah ekonomi, seperti kita tahu, pemerintah antara lain mengatasinya dengan cara mencari utang luar negeri, sehingga per Juni 2020 lalu, menurut Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp5. 603 triliun. 

Di sisi lain, untuk menyelamatkan ekonomi, DPR meminta BI mencetak uang sebesar Rp 600 triliun. Permintaan ini memicu perdebatan. 

Asisten Gubernur BI bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial, Juda Agung, mengatakan, pencetakan uang tidak melulu berwujud printing money atau uang fisik.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan menjaga likuiditas yang selama ini dilakukan BI merupakan salah satu bentuk pencetakan uang, seperti misalnya kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM). Tujuannya sama, yakni untuk menjaga ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19.

"Pencetakan uang itu nggak selalu secara fisik. Yang belajar mengenai kebanksentralan pasti paham ini. Melalui kebijakan pelonggaran GWM, sebenarnya BI secara tidak langsung mencetak atau membuat uang juga," kataJuda seperti dilansir CNBC Indonesia pada 20 Mei 2020. 

Hingga saat ini BI telah menurunkan GWM sebesar 200 basis poin (bps) untuk bank umum konvensional, dan 50 bps untuk bank umum syariah. Melalui kebijakan ini, likuiditas perbankan bertambah sebesar Rp102 triliun.

Selain itu, injeksi likuiditas (quantitative easing) yang dilakukan BI melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN), menurut Juda, juga merupakan bentuk pencetakan uang. 

Dana sebanyak Rp386 triliun telah diinjeksi dalam rentang Januari hingga April 2020. Bahkan BI kembali menambah injeksi likuiditas sebesar Rp117,8 triliun pada Mei 2020, sehingga total injeksi yang dikucurkan mencapai Rp503,8 triliun.

"Tidak cuma itu, pembelian SBN juga termasuk. Total likuiditas yang diinjek BI pada Januari sampai April adalah Rp386 triliun, tambahan Mei Rp117,8 triliun. Ini cetak uang dalam tanda kutip," tegasnya.

Juda mengakui, pencetakan uang secara fisik bukanlah perkara mudah. Ada skenario maupun tolak ukur yang ketat yang harus terpenuhi sebelum kebijakan tersebut diambil. 

Selain itu, pencetakan uang dapat dilakukan hanya apabila masyarakat benar-benar membutuhkan, sementara saat ini, menurut Juda, belum ada keadaan yang mendesak untuk mengambil kebijakan tersebut. 

"Pencetakan uang kartal dalam arti printing yaitu uang fisik ini gak sembarangan. Ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat," tegasnya. 

Untuk diketahui, salah satu negara yang saat ini telah masuk jurang resesi akibat pandemi Covid-19 adalah Singapura. (rhm)