Ributkan Usulan Pengadaan Perangkat Pajak Online, Politisi PSI Bikin Gaduh Komisi C

Anthony Winza Prabowo. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Politisi PSI kembali menimbulkan kegaduhan. Kali ini terjadi di Komisi C DPRD DKI Jakarta saat pembahasan anggaran pengadaan Komputer Mainframe/Server yang diusulkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk penerapan online system dalam rangka intensifikasi pajak pada 2020.

Politisi yang kali ini membuat gaduh adalah anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang duduk di komisi C, Anthony Winza Prabowo.

Politisi ini sebelumnya sempat membuat Gerakan Laskar (GL) Pro 08 meradang karena dalam dialog di Kompas TV pada 7 November 2019, dia mengatakan kalau mereka (anggota DPRD) disuruh menyetujui pagu anggaran tanpa melihat dulu komponen-komponennya. Statemen Anthony itu membuat Fraksi PSI didemo GL Pro 08 pada 21 November 2019.

"Dalam rapat dengan BPRD, dia mengkritisi usulan pengadaan komputer mainframe oleh BPRD karena menurut dia kok anggarannya besar sekali, Rp128 miliar, untuk satu unit. Oleh BPRD sudah dijelaskan bahwa yang dibeli bukan satu unit komputer dengan PC atau laptop, tapi satu rangkaian yang akan digunakan untuk penerapan pajak online di seluruh Jakarta," ujar anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gani Suwondo Lie, kepada dekannews.com. di gedung Dewan, Jakarta Pusat,  Jumat (6/12/2019).

Namun, lanjut Gani, politisi PSI itu tetap protes, sehingga pada rapat Kamis (5/12/2019) terjadi perdebatan sengit antara politisi itu dengan anggota komisi yang lain, bahkan berujung pertengkaran dengan Cinta Mega, anggota Komisi C dari Fraksi PDIP,  sehingga rapat diskors.

Ketua Komisi C Habib Muhammad kemudian memanggil Cinta dan Anthony ke ruang kerjanya untuk didamaikan, namun Anthony menolak.

Yang membuat suasana makin panas, menurut Gani, ada dugaan kalau Anthony menshare anggaran itu dan dimuat media. Padahal, kata dia, anggaran pengadaan Komputer Mainframe/Server itu masih dibahas dan belum disetujui. Apalagi karena setelah dibahas di komisi, anggaran itu masih akan dibahas di Banggar.

Gani Suwondo Lie. 

 

"Kita kan sudah sepakat, kalau anggaran belum final jangan diekspos dulu, karena bisa menyesatkan publik, tapi dia masih share juga," imbuh Gani.

Ketika ditanya apakah ketika memberikan penjelasan, apa yang diterangkan BPRD kurang jelas, sehingga Anthony tetap memprotes?

"Jelas, kok, jelas sekali, makanya kami tidak ada yang protes dan langsung membahasnya," tegas Gani.

Politisi PDIP ini mengaku menyayangkan karena meski kemudian akhirnya Anthony mau dipanggil secara khusus oleh ketua komisi, namun menurut informasi yang ia dapat, politisi PSI itu tetap tak mau menuruti arahan ketua komisi.

Padahal, kata dia, meski anggota komisi merupakan perwakilan fraksi, namun saat bertugas di komisi,  anggota Dewan harus menjadi bagian dari komisi dimana sistem kepemimpinannya menganut sistem kolektif kolegial.

"Kalau arahan ketua komisi tidak dituruti, bahkan ketua komisi disalah-salahkan, lalu dia mau menuruti siapa? Anggota Dewan seharusnya tahu dimana meletakkan posisinya," kata Gani lagi.

Hal senada dikatakan anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, Prabowo Sunirman. Ia mengatakan, saat BPRD menjelaskan gambaran fisik Komputer Mainframe/Server, deskripsinya sangat jelas, termasuk komponen apa saja yang dibeli dengan biaya Rp128 miliar itu.

Dari data yang diberikan Prabowo, diketahui kalau ada empat komponen yang akan dibeli:
- 1 set Komputer Mainframe Z14ZR1 seharga Rp66.677.372.300.
- 2 unit Sun Switch Rp3.489.000.000
- 9 unit storage untuk mainframe Rp58.509.000.000
- 6 unit server Rp307.959.300

"Harga itu mengacu pada data harga di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektonik)," jelas Prabowo.

 

Politisi Gerindra ini pun menilai kalau apa yang dipertontonkan Anthony dalam pengadaan Komputer Mainframe/Server ini menunjukkan bahwa dia politisi yang tidak profesional.

"Ada baiklah kalau Anthony belajar menahan diri agar tidak membuat kegaduhan baru," katanya.

Saat ditemui wartawan, Anthony membantah telah menyebarkan anggaran itu ke media.

"Saya kaget dituding menyebar-nyebarkan (berita) kepada wartawan. Padahal rapat tidak dinyatakan tertutup, berarti terbuka. Statement itu saya utarakan di dalam rapat," katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (6/12/2019)

Seperti diketahui, pada 2020 BPRD DKI Jakarta mendapat target pemasukan pajak sebesar Rp50,17 triliun, naik Rp5,63 triliun atau sebesar 12,64 persen dari target pada APBD Perubahan 2019 yang sebesar Rp44,54 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, tahun depan BPRD menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk menerapkan online system untuk penarikan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir. (rhm)