Ributkan Anggaran di KUA/PPAS 2020, Politisi PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI

Suasana saat SGY melaporkan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana ke BK DPRD DKI. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, Senin (4/11/2019), melaporkan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) Dewan, karena diduga telah melanggar pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib). 

Pasal 27 ayat (1) Tatib tersebut menyatakan, setiap anggota DPRD dalam rapat berhak mengajukan usulan dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan Dewan. Sedang pasal 27 ayat (2) menyatakan; usulan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.

Sugiyanto melaporkan William dengan didampingi aktivis Zeng Wei Jiang.  

"Kami menduga Bapak William melanggar kode etik karena mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD 2020 ke media sosial. Padahal, KUA/PPAS itu belum dibahas di forum DPRD atau masih dalam proses proses pembahasan dalam rapat-rapat di komisi, dan bahkan belum masuk ke Banggar (Badan Anggaran)," ujar Sugiyanto saat melapor. 

Aktivis yang akrab disapa SGY itu menambahkan, sebagai anggota Dewan yang memiliki hak bertanya sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, William dapat menanyakan apa saja kepada eksekutif saat rapat di komisi dan juga di Banggar jika dia juga duduk di alat kelengkapan Dewan (AKD) itu, terkait anggaran yang diusulkan eksekutif yang tercantum dalam KUA/PPAS. 

Anggaran dalam KUA/PPAS, jelas SGY, belum final dan masih merupakan dokumen internal pemerintah daerah (Pemda), sehingga belum layak untuk dipublikasikan karena masih harus dipertanyakan dan dikoreksi atau disetujui oleh DPRD melalui mekanisme penggunaan fungsi budgeting dan pengawasan dalam rapat-rapat di komisi dan Banggar. 

Namun, lanjut SGY, data dalam KUA/PPAS itu oleh William telah dipublikasikan melalui akun Twitter miliknya, yakni @willsarana, dan bahkan William juga pada 30 Oktober 2019 menggelar konferensi pers untuk mengekspos data itu. 

"Anggota Ombudsman Bapak Adrianus Meliala seperti dilansir detikcom pada Jumat (1/11/2019), juga menyatakan kalau tindakan William itu secara etika salah," imbuhnya. 

SGY meminta BK memberikan sanksi kepada politisi PSI tersebut agar ke depan tak ada lagi anggota Dewan yang bertindak serampangan hanya untuk mencari panggung. 

Apalagi, kata dia, karena tindakan William itu tak hanya telah menghebohkan publik, tapi juga telah menimbulkan persepsi negatif bagi Gubernur Jakarta Anies Baswedan, karena Gubernur dipersepsikan seolah-olah tidak transparan dan tidak becus dalam mengontrol usulan anggaran pada KUA/PPAS APBD 2020.

Laporan SGY dan Zeng Wei Jiang ke BK DPRD DKI Jakarta diterima Ketua BK Achmad Nawawi dan wakilnya, Oman Rohman Rakinda. 

Nawawi mengatakan, laporan tersebut akan dibawa dalam rapat internal BK, Selasa (5/11/2019), dimana anggota BK dari Fraksi PSI, August Hamonangan, kemungkinan juga akan hadir. 

"Nanti bagaimana hasilnya akan kita sampaikan kepada piminan Dewan, nanti Beliau yang akan menjelaskan ke publik," katanya. 

Sedang Oman menambahkan, BK akan memproses semua laporan yang masuk, baik dari internal DPRD sendiri maupun dari eksternal. 

"Kami mengapresiasi laporan ini, karena berarti kontrol masyarakat atas kinerja Dewan berjalan. Ini insya Allah akan mendorong anggota Dewan untuk lebih memaksimalkan fungsi bertanya," katanya. 

Meski demikian, politisi PAN ini juga berharap bahwa laporan SGY ini tidak membuat sikap kritis pihak yang dilaporkan menurun.

Seperti diketahui, melalui akun Twitter-nya, William menuduh banyak anggaran janggal di KUA/PPAS  2020, seperti anggaran pembelian Lem Aibon Rp82 miliar, angaran pembelian ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, dan pembelian 7.313 unit komputer dan beberapa unit server senilai Rp121 miliar.

Saat konferensi pers, data-data ini diungkap. 

Segera setelah itu publik menjadi heboh, dan Gubernur Anies Baswedan pun menuai bully di media sosial. (rhm)