Ribuan Buruh Banjiri DPR, Tolak Omnibus Law

Massa buruh long march ke DPR untuk menolak Omnibus Law. (Foto: Dekan)

Jakarta, Dekannews- Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (20/1/2020) pagi mendatangi gedung DPR/MPR untuk menolak diterbitkannya Omnibus Law. 

Mereka bahkan mengancam, jika peraturan itu disahkan, mereka akan mengadakan pemogokan massal di seluruh Indonesia.

Data yang dihimpun menyebutkan, massa telah mulai berdatangan ke gedung wakil rakyat tersebut sejak pukul 10:00 WIB. 

Melalui akun Twitter-nya, TMC Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat pengguna Jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju Slipi, agar berhati-hati saat melalui depan gedung DPR/MPR, atau mencari jalur alternatif agar tidak terjebak macet. 

 

"Sebanyak 6.013 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta kita kerahkan untuk mengamankan demo tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan. 

Sebelumnya, saat konferensi pers Sabtu (18/1/2020),  Sekjen FSPMI yang merupakan bagian dari KSPI,  Raden Hatam Aziz, menjelaskan, para buruh yang berjumlah 25-30.000 akan melakukan aksi menolak Omnibus Law di Gedung DPR hari ini. 

"Pada hari senin anggota yang tergabung dengan KSPI dan afiliasi lainnya akan turun sebanyak 25 -30 ribu anggota," katanya. 

Ia menambahkan, jika aksinya ini tidak mendapat respons dari pemerintah, maka mereka akan mengadakan pemogokan nasional dengan mengosongkan pabrik.

"Saya sudah berkonsolidasi ke seluruh anggota KSPI serta kawan afiliasi lain di banyak provinsi. Bila aspirasi kami tidak digubris, kami akan mengosongkan pabrik-pabrik dan kami yakin seluruh karyawan di tempat lainnya akan melakukan hal yang sama," tegas Riden.

Jika skenario terburuk itu terjadi, Riden mempertegas bahwa pemogokan massal ini akan terus berlangsung sampai Omnibus Law dihapus atau direvisi sesuai kesepakatan bersama antara KSPI dan pemerintah.


Polemik penghapusan pesangon

Omnibus Law adalah konsep produk hukum yang merangkum semua hukum yang diperlukan untuk satu isu atau topik tertentu. Kata “Omnibus” berasal dari bahasa Latin yang artinya “untuk semuanya”. Ketika omnibus law berlaku, semua hukum lain yang mengatur topik atau isu yang sama akan otomatis gugur.

Setelah disusun pemerintah, rencananya Omnibus Law hari ini akan diserahkan kepada DPR. Dalam beleid terbaru ini, RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja termasuk yang paling krusial, bahkan telah menjadi polemik karena konon salah satu yang diatur adalah tentang pesangon yang selama ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Omnibus Law telah mengubah skema pesangon tersebut karena dalam Omnibus Law, pesangon akan dihapus. 

Hal ini diketahu pada akhir Desember 2019 melalui pernyataan Menko Perekonomian Airlangga bahwa akan ada insentif unemployment benefit yang menjadi tambahan manfaat bagi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek). 

Bentuk manfaatnya berupa uang tunai (cash benefit) selama 6 bulan pasca PHK diberlakukan. Airlangga menjamin, tambahan benefit ini tak akan menaikkan iuran premi.

"Unemployment benefit diberikan kepada mereka yang sudah ikut program Jamsostek. Jadi, semua yang sudah ikut kepesertaan aktif, sekarang ada 34 juta, selain jaminan hari tua, jaminan meninggal, nanti ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan," ujarnya.

Pernyataan inilah yang jadi awal persoalan penghapusan pesangon. Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membantah dugaan tersebut.

"Enggak, sebenarnya kita dalam proses terus di Kemenko. Itu nggak benar, nanti Kemenko akan menyampaikan," kata Ida di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Polemik pesangon belum terungkap. Said Iqbal mencoba merujuk argumennya dari UU No 13 Tahun 2003 yang mengatur pemberian pesangon bagi buruh yang ter-PHK. Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah.

Selain itu, ada penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15% dari total pesangon dan/atau penghargaan masa kerja.

Namun Airlangga menegaskan pesangon tetap ada. Ia mengaku tak ada rencana penghapusan ketentuan soal pesangon seperti yang jadi kegelisahan para buruh di pembahasan Omnibus Law.

"Pesangon tetap tapi ada tambahannya. Ini asuransi jadi kalau orang kehilangan kerja dapat asuransi. Asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), kalau perusahaan tetap bertanggung jawab bayar pesangon," katanya.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono menjelaskan, pemerintah memastikan akan melindungi para pekerja dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berakhirnya kontrak dalam ketentuan draf RUU Omnibus Law Xipta Lapangan Kerja. Pemerintah menggunakan istilah 'kompensasi', bukan istilah pesangon seperti yang menjadi ketentuan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Prinsipnya, PHK tetap dikasi perlindungan ke pekerja ter-PHK. Tetap dapat kompensasi, ada JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Ini untk lindungi pekerja yang kena PHK," kata Susiwijono, di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Ia mengatakan JKP tidak akan hapus jaminan lainnya. JKP adalah tambahan manfaat pada Jamsostek untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak.

Berikut prinsip Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang terkait dengan masalah PHK:
- Tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK
- Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK

Penjelasannya antara lain:
- Pemerintah menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
- JKP memberikan manfaat berupa: 1) Cash Benefit, 2) Vocational Training, 3). Job Placement Access.
- Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan.

Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Hari Tua (JHT)
3. Jaminan Pensiun (JP);
4. Jaminan Kematian (JKm).

Untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Kontrak, diberikan perlakuan dalam bentuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja, namun dari apa yang disampaikan oleh Susiwijono maupun materi paparan soal Omnibus Law, hanya disebut soal kompensasi. Padahal di UU Nomor 13 tahun 2003 menggunakan istilah pesangon yang jumlah nilainya bisa berkali-kali gaji.

Pasal 156 (1) UU Nomor 13 menyatakan; "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Misalnya masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah, sedangkan masa kerja 8 tahun besaran pesangon 9 kali upah". (rhm)