Revisi UU Pemasyarakatan, Pemerintah dan DPR Dinilai Beri Angin Segar kepada Koruptor

Ilustrasi. (Foto: Int)

Jakarta, Dekannews- Di ujung masa bhaktinya, anggota dan pimpinan DPR RI periode 2014-2019 agaknya tengah menjalankan misi tertentu yang tercermin melalui serangkaian rancangan undang-undang (RUU) yang tengah digodok maupun yang telah disahkan.

Pasalnya, setelah dinilai sengaja melemahkan KPK dengan merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, para wakil rakyat yang masa bhaktinya berakhir pada awal Oktober 2019 itu kini juga ditengarai tengah melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan merevisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasalnya, revisi UU itu memberi beberapa 'fasilitas istimewa' bagi para terpidana kasus tindak pidana korupsi.

Seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (21/9/2019), anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RUU Pemasyarakatan Muslim Ayub mengatakan, dalam RUU itu diatur bahwa seorang narapidana (Napi) dapat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pulang ke rumah atau jalan-jalan ke mal asalkan didampingi oleh petugas.

Ketentuan itu diatur pada pasal 9 dan 10 RUU yang rencananya bakal disahkan DPR pada pekan depan tersebut. Pasal 9 dan 10 mengatur bahwa Napi punya hak mendapat cuti bersyarat dan kegiatan rekreasi.

"Terserah kalau dia mau cuti di situ. Mau dalam arti dia ke mal juga bisa. Kan cuti, bisa mengambil cuti dan didampingi oleh petugas Lapas. Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas Lapas," ujar Muslim kepada wartawan di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/9/2019).

Anggota Fraksi PAN DPR RI ini mengakui, RUU Pemasyarakatan memang tidak menjelaskan secara rinci terkait kategori Napi yang berhak mendapatkan kegiatan rekreasional hingga lama waktu cuti dan masa rekreasi. Di bagian penjelasan RUU tersebut pun tidak dimuat.

Meski demikian Muslim mengatakan, nanti akan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih rinci hal tersebut. PP dimaksud merupakan turunan dari RUU Pemasyarakatan setelah disahkan dan berlaku sebagai UU.

"Nanti diatur di PP untuk mengatur cuti itu berapa lama, dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP," jelasnya.

Namun anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, aturan rinci tentang cuti bersyarat bukan akan diatur dalam PP, namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham).

Politisi PKB ini bahkan juga mengatakan kalau pemberian cuti bersyarat tak lantas membuat Napi bebas berjalan-jalan kemana pun.

"Nanti itu diatur dalam Permenkumham. Jadi, tempat aturan detailnya itu diatur dengan peraturan di bawah UU Pemasyarakatan," tegas dia  kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna. Kesepakatan diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR, Selasa (17/9/2019).

"Dengan demikian keputusan tingkat I telah selesai. Selanjutnya (revisi) UU Pemasyarakatan akan dibawa untuk pengambilan keputusan tingkat II lewat paripurna yang akan digelar segera, antara tanggal 19, 23, atau 24," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

Permudah pemberian revisi bagi koruptor

Pasal 9 dan 10 RUU Pemasyarakatan hanya dua dari beberapa pasal yang disorot publik, karena revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ternyata juga memberikan kemudahan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme, sehingga menuai kritik. 

Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengatakan, revisi UU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Konsekuensinya, DPR dan pemerintah  menyepakati penerapan kembali PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat.

"Kami berlakukan PP Nomor 32 Tahun 1999 yang berkorelasi dengan KUHP," kata Erma.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur prasyarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat. Salah satu syaratnya adalah mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk ikut membongkar tindak pidana yang dilakukannya alias bertindak sebagai justice collaborator.

Tak hanya itu, pada pasal 43B ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 2012 itu juga mensyaratkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan remisi. Sementara PP Nomor 32 Tahun 1999 yang akan kembali dijadikan acuan dalam RUU Pemasyarakatan, tidak mencantumkan persyaratan tersebut karena hanya menyatakan bahwa remisi bisa diberikan bagi setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik.

Erma menjelaskan, berlakunya kembali PP Nomor 32 Tahun 1999 dalam RUU Pemasyarakatan menjadikan pemberian pembebasan syarat tergantung pada vonis hakim pengadilan.

"Jadi, pengadilan saja. Kalau vonis hakim tidak menyebutkan bahwa hak anda sebagai terpidana itu dicabut maka dia berhak untuk mengajukan itu," kata dia.

Erma mengaku, hal tersebut sudah sejalan dengan asas hukum pidana dalam konteks pembatasan hak.

Berdasarkan asas hukum pidana, hak seorang warga negara hanya bisa dicabut atau dibatasi oleh dua hal, yakni undang-undang dan putusan pengadilan.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, pemerintah seperti ingin memberikan angin segar kepada para narapidana kasus korupsi melalui revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

"Saya tidak sepakat kalau dipermudah. Ini jelas menguntungkan koruptor, bisa jadi angin segar untuk koruptor," ujar Jerry seperti dilansir Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

Ia juga menilai kalau revisi UU Pemasyarakatab tersebut membuat regulasi terkait pemberantasan korupsi semakin melemah, sehingga korupsi akan semakin sulit untuk diberantas. (rhm)